 |
| BPKP Kalbar Kawal Efektivitas APBD Singkawang |
SINGKAWANG,KP – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah Kota Singkawang melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2026 guna memastikan setiap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta selaras dengan program prioritas nasional.
Dalam pembahasan tersebut terungkap, berdasarkan dokumen Komunikasi Eksekutif Singkawang 2026, total APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp1,07 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp234,5 miliar dialokasikan untuk mendukung lima sektor strategis yang menjadi fokus pembangunan daerah.
Sektor ketahanan pangan memperoleh alokasi terbesar yakni Rp86,8 miliar atau 37,02 persen dari total anggaran prioritas. Selanjutnya pengentasan kemiskinan sebesar Rp47 miliar (20,05 persen), sektor kesehatan Rp30,6 miliar (13,08 persen), percepatan penurunan stunting Rp26,8 miliar (11,46 persen), dan sektor pendidikan sebesar Rp9,5 miliar atau 4,08 persen.
Selain membahas struktur anggaran, evaluasi juga menyoroti kesiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Singkawang yang menargetkan 50.256 siswa dan 2.491 guru melalui 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam pelaksanaannya, sejumlah tantangan masih perlu mendapat perhatian, di antaranya rendahnya kepemilikan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang baru mencapai 6,18 persen, kendala distribusi bahan pangan, kekhawatiran pedagang terhadap ketersediaan stok untuk pelanggan reguler, hingga potensi kelangkaan pasokan susu.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan pada awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang.
"Evaluasi tahun 2026 ini adalah momen penting untuk merapikan perencanaan di awal periode RPJMD Kota Singkawang. Kami ingin memastikan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan tidak berakhir menjadi sisa anggaran yang tinggi," ujar Rudy.
Ia menambahkan, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada validitas data penerima manfaat serta penerapan standar kebersihan dapur penyedia makanan. Karena itu, organisasi perangkat daerah terkait didorong memperkuat koordinasi dengan pelaku UMKM sekaligus memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan lokal.
"Jangan sampai lonjakan permintaan bahan baku dari Program Makan Bergizi Gratis justru memicu kenaikan harga atau inflasi di daerah," katanya.
Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menyambut baik berbagai rekomendasi yang disampaikan BPKP Kalbar. Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi masukan penting untuk menyempurnakan pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kota Singkawang.
"Kami sangat berterima kasih atas evaluasi dan masukan dari BPKP Kalbar. Catatan mengenai izin industri rumah tangga, kebersihan dapur, hingga pasokan bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis akan kami benahi bersama-sama," ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Singkawang berkomitmen menyatukan data penerima manfaat antara sekolah, posyandu, dan SPPG agar bantuan tersalurkan secara tepat sasaran. Selain itu, Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Ketahanan Pangan telah diminta memastikan ketersediaan bahan pokok lokal seperti telur, daging, dan sayuran tetap aman sehingga kebutuhan gizi anak-anak dapat terpenuhi sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Melalui evaluasi bersama tersebut, BPKP Kalbar dan Pemerintah Kota Singkawang berharap pengelolaan APBD Tahun 2026 semakin efektif, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk mendukung percepatan penurunan stunting dan keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional.(*/Red)
