PONTIANAK, KP - Kalimantan Barat menorehkan prestasi membanggakan di tahun 2025. Untuk pertama kalinya, provinsi ini berhasil meraih TPAKD Award 2025 tingkat provinsi sekaligus kabupaten, dengan Kabupaten Kapuas Hulu dinobatkan sebagai TPAKD terbaik tingkat kabupaten/kota untuk wilayah Kalimantan. Penghargaan bergengsi tersebut menjadi bukti nyata dari kolaborasi erat berbagai pihak dalam mempercepat akses keuangan di daerah.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, mengungkapkan rasa bangganya atas capaian tersebut saat membuka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di Pontianak Convention Center (PCC), Jumat (17/10). “Tahun 2025 menjadi tahun yang membanggakan bagi Kalimantan Barat dengan perolehan TPAKD Award 2025. Ini membuktikan hasil nyata dari kolaborasi seluruh pihak,” ujarnya penuh semangat.
Rochma menjelaskan, penghargaan itu diberikan setelah melalui proses penilaian ketat oleh tujuh kementerian dan lembaga sejak Juni 2025. Kriteria penilaian mencakup strategi dan inovasi program, dukungan kebijakan, peran aktif kepala daerah, pelaksanaan kegiatan, hingga dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Capaian Kalbar dalam mendorong inklusi keuangan juga terlihat dari hasil konkret. Pada tahun 2024, seluruh 14 TPAKD kabupaten/kota di provinsi ini mencatat rerata agregat capaian sebesar 126,19 persen. Sementara hingga semester pertama tahun 2025, realisasi program inklusi keuangan telah mencapai 77 persen dan diperkirakan akan melampaui 100 persen di akhir tahun.
Sejumlah program unggulan turut mendukung keberhasilan tersebut. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) misalnya, berhasil menjangkau 95,25 persen pelajar di Kalbar, melampaui target nasional sebesar 91 persen. Selain itu, program One Village One Agent (OVOA) juga menunjukkan hasil positif, dengan 1.890 dari 2.145 desa atau 88,11 persen telah memiliki akses keuangan melalui Agen Laku Pandai.
Di sektor UMKM, sebanyak 47.993 pelaku usaha telah memperoleh pembiayaan melalui berbagai skema seperti KUR, UMi, dan K/PMR KUM Peduli. Transformasi digital juga turut menguat, ditandai dengan peningkatan jumlah merchant QRIS dari 391.912 di tahun 2024 menjadi 428.636 pada tahun 2025.
Pembukaan BIK 2025 yang berlangsung selama tiga hari, 17–19 Oktober, mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kalbar, dr. H. Harisson, yang memukul gong tiga kali sebagai tanda dimulainya rangkaian kegiatan.
Dalam sambutannya, Harisson menegaskan bahwa inklusi keuangan merupakan salah satu fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. “Melalui Bulan Inklusi Keuangan ini, kita ingin memastikan setiap warga Kalbar, baik di kota maupun di pelosok desa, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal,” ujarnya.
Menurutnya, inklusi keuangan bukan sekadar memiliki rekening di bank, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan layanan keuangan demi meningkatkan taraf hidup. “Keuangan inklusif bukan sekadar angka statistik. Ini tentang bagaimana masyarakat memahami nilai dari layanan keuangan itu sendiri agar bisa lebih mandiri dan produktif,” tegas Harisson.
Ia juga menyoroti target ambisius dalam RPJMN 2025–2029, yakni tingkat inklusi keuangan sebesar 91 persen pada 2025, meningkat menjadi 93 persen pada 2029, dan mencapai 98 persen pada 2045. Harisson optimistis target itu dapat dicapai melalui kerja sama lintas sektor yang solid dan program yang berpihak pada kelompok rentan serta pelaku usaha kecil.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar TPAKD tidak hanya fokus pada pembukaan rekening atau perluasan titik layanan, tetapi juga pada peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen. “Ketika masyarakat memiliki akses terhadap tabungan, kredit, asuransi, dan layanan digital, maka akan lahir perputaran ekonomi baru. Akses keuangan yang terbuka mendorong munculnya wirausaha, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Harisson menyampaikan apresiasi terhadap sinergi kuat antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. “Kita patut berbangga karena kolaborasi yang kuat telah menghasilkan capaian konkret di lapangan. Namun saya juga ingin mengingatkan, tantangan ke depan semakin besar. Kita harus memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaat dari program-program inklusi keuangan ini,” ujarnya penuh harap.
Dengan pencapaian gemilang di tahun 2025 ini, Kalimantan Barat meneguhkan dirinya sebagai salah satu provinsi terdepan dalam upaya memperluas akses keuangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keuangan inklusif yang berkeadilan.(*/Red)
Rochma menjelaskan, penghargaan itu diberikan setelah melalui proses penilaian ketat oleh tujuh kementerian dan lembaga sejak Juni 2025. Kriteria penilaian mencakup strategi dan inovasi program, dukungan kebijakan, peran aktif kepala daerah, pelaksanaan kegiatan, hingga dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Capaian Kalbar dalam mendorong inklusi keuangan juga terlihat dari hasil konkret. Pada tahun 2024, seluruh 14 TPAKD kabupaten/kota di provinsi ini mencatat rerata agregat capaian sebesar 126,19 persen. Sementara hingga semester pertama tahun 2025, realisasi program inklusi keuangan telah mencapai 77 persen dan diperkirakan akan melampaui 100 persen di akhir tahun.
Sejumlah program unggulan turut mendukung keberhasilan tersebut. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) misalnya, berhasil menjangkau 95,25 persen pelajar di Kalbar, melampaui target nasional sebesar 91 persen. Selain itu, program One Village One Agent (OVOA) juga menunjukkan hasil positif, dengan 1.890 dari 2.145 desa atau 88,11 persen telah memiliki akses keuangan melalui Agen Laku Pandai.
Di sektor UMKM, sebanyak 47.993 pelaku usaha telah memperoleh pembiayaan melalui berbagai skema seperti KUR, UMi, dan K/PMR KUM Peduli. Transformasi digital juga turut menguat, ditandai dengan peningkatan jumlah merchant QRIS dari 391.912 di tahun 2024 menjadi 428.636 pada tahun 2025.
Pembukaan BIK 2025 yang berlangsung selama tiga hari, 17–19 Oktober, mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kalbar, dr. H. Harisson, yang memukul gong tiga kali sebagai tanda dimulainya rangkaian kegiatan.
Dalam sambutannya, Harisson menegaskan bahwa inklusi keuangan merupakan salah satu fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. “Melalui Bulan Inklusi Keuangan ini, kita ingin memastikan setiap warga Kalbar, baik di kota maupun di pelosok desa, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal,” ujarnya.
Menurutnya, inklusi keuangan bukan sekadar memiliki rekening di bank, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan layanan keuangan demi meningkatkan taraf hidup. “Keuangan inklusif bukan sekadar angka statistik. Ini tentang bagaimana masyarakat memahami nilai dari layanan keuangan itu sendiri agar bisa lebih mandiri dan produktif,” tegas Harisson.
Ia juga menyoroti target ambisius dalam RPJMN 2025–2029, yakni tingkat inklusi keuangan sebesar 91 persen pada 2025, meningkat menjadi 93 persen pada 2029, dan mencapai 98 persen pada 2045. Harisson optimistis target itu dapat dicapai melalui kerja sama lintas sektor yang solid dan program yang berpihak pada kelompok rentan serta pelaku usaha kecil.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar TPAKD tidak hanya fokus pada pembukaan rekening atau perluasan titik layanan, tetapi juga pada peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen. “Ketika masyarakat memiliki akses terhadap tabungan, kredit, asuransi, dan layanan digital, maka akan lahir perputaran ekonomi baru. Akses keuangan yang terbuka mendorong munculnya wirausaha, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Harisson menyampaikan apresiasi terhadap sinergi kuat antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. “Kita patut berbangga karena kolaborasi yang kuat telah menghasilkan capaian konkret di lapangan. Namun saya juga ingin mengingatkan, tantangan ke depan semakin besar. Kita harus memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaat dari program-program inklusi keuangan ini,” ujarnya penuh harap.
Dengan pencapaian gemilang di tahun 2025 ini, Kalimantan Barat meneguhkan dirinya sebagai salah satu provinsi terdepan dalam upaya memperluas akses keuangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keuangan inklusif yang berkeadilan.(*/Red)
