PONTIANAK, KP - Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat berlangsung meriah di Pontianak Convention Center (PCC), Jumat (17/10/2025). Mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, kegiatan akbar ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kalbar, dr. Harisson, dengan simbolis pemukulan gong tiga kali.
Sebagai rangkaian utama, digelar Financial Expo (Fin Expo) 2025 selama tiga hari, 17–19 Oktober, yang menghadirkan 60 booth dari berbagai sektor jasa keuangan. Acara ini menampilkan pameran produk keuangan, talkshow edukatif, bazaar UMKM, pemeriksaan kesehatan dan layanan SLIK gratis, hingga kompetisi dan doorprize menarik bagi pengunjung.
“FIN Expo menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengenal produk dan layanan keuangan formal secara lebih dekat,” ujar Kepala OJK Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, saat membuka kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Rochma menyampaikan rasa bangganya atas capaian Provinsi Kalimantan Barat yang berhasil meraih predikat terbaik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tingkat provinsi sekaligus kabupaten. Kalbar menjadi satu-satunya provinsi yang memenangkan penghargaan di dua kategori tersebut pada TPAKD Award 2025, dengan Kabupaten Kapuas Hulu terpilih sebagai TPAKD terbaik tingkat kabupaten/kota wilayah Kalimantan.
Namun di tengah capaian tersebut, Rochma menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi, yakni maraknya praktik investasi ilegal atau bodong di Kalbar yang telah menimbulkan kerugian hingga Rp 658 miliar.
“Ini menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, OJK bersama sejumlah kementerian dan lembaga telah membentuk Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) yang merupakan pengembangan dari Satgas Waspada Investasi. Satgas ini memiliki cakupan yang lebih luas untuk menangani berbagai aktivitas keuangan ilegal, termasuk pinjaman online (pinjol) ilegal dan penawaran investasi tidak berizin.
“Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda dan orangtua, tentang investasi aman tanpa mematikan semangat berinvestasi,” lanjut Rochma.
Melalui kegiatan FIN Expo ini, OJK berharap masyarakat Kalimantan Barat semakin cerdas dan kritis dalam mengelola keuangan, memahami risiko, dan mampu memilih produk keuangan yang tepat. Pameran ini juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk lebih mengenal layanan perbankan, asuransi, pembiayaan, hingga produk digital keuangan seperti QRIS dan e-wallet.
Selain itu, pengunjung juga dapat memanfaatkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mengecek riwayat kredit, mendapatkan informasi pembiayaan, atau melaporkan kasus kejahatan keuangan.
“FIN Expo diharapkan menjadi jembatan edukasi keuangan bagi masyarakat,” imbuh Rochma. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan, karena sektor keuangan yang kokoh merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan.
Dengan semangat inklusi dan kolaborasi, BIK 2025 di Kalbar tidak hanya menjadi ajang edukasi finansial, tetapi juga simbol komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan terlindungi dari praktik keuangan ilegal.(*/Red)
Sebagai rangkaian utama, digelar Financial Expo (Fin Expo) 2025 selama tiga hari, 17–19 Oktober, yang menghadirkan 60 booth dari berbagai sektor jasa keuangan. Acara ini menampilkan pameran produk keuangan, talkshow edukatif, bazaar UMKM, pemeriksaan kesehatan dan layanan SLIK gratis, hingga kompetisi dan doorprize menarik bagi pengunjung.
“FIN Expo menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengenal produk dan layanan keuangan formal secara lebih dekat,” ujar Kepala OJK Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, saat membuka kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Rochma menyampaikan rasa bangganya atas capaian Provinsi Kalimantan Barat yang berhasil meraih predikat terbaik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tingkat provinsi sekaligus kabupaten. Kalbar menjadi satu-satunya provinsi yang memenangkan penghargaan di dua kategori tersebut pada TPAKD Award 2025, dengan Kabupaten Kapuas Hulu terpilih sebagai TPAKD terbaik tingkat kabupaten/kota wilayah Kalimantan.
Namun di tengah capaian tersebut, Rochma menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi, yakni maraknya praktik investasi ilegal atau bodong di Kalbar yang telah menimbulkan kerugian hingga Rp 658 miliar.
“Ini menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, OJK bersama sejumlah kementerian dan lembaga telah membentuk Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) yang merupakan pengembangan dari Satgas Waspada Investasi. Satgas ini memiliki cakupan yang lebih luas untuk menangani berbagai aktivitas keuangan ilegal, termasuk pinjaman online (pinjol) ilegal dan penawaran investasi tidak berizin.
“Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda dan orangtua, tentang investasi aman tanpa mematikan semangat berinvestasi,” lanjut Rochma.
Melalui kegiatan FIN Expo ini, OJK berharap masyarakat Kalimantan Barat semakin cerdas dan kritis dalam mengelola keuangan, memahami risiko, dan mampu memilih produk keuangan yang tepat. Pameran ini juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk lebih mengenal layanan perbankan, asuransi, pembiayaan, hingga produk digital keuangan seperti QRIS dan e-wallet.
Selain itu, pengunjung juga dapat memanfaatkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mengecek riwayat kredit, mendapatkan informasi pembiayaan, atau melaporkan kasus kejahatan keuangan.
“FIN Expo diharapkan menjadi jembatan edukasi keuangan bagi masyarakat,” imbuh Rochma. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan, karena sektor keuangan yang kokoh merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan.
Dengan semangat inklusi dan kolaborasi, BIK 2025 di Kalbar tidak hanya menjadi ajang edukasi finansial, tetapi juga simbol komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan terlindungi dari praktik keuangan ilegal.(*/Red)
