KUBU RAYA, KP – Sebuah langkah besar dan strategis dalam sejarah ekonomi kerakyatan Indonesia resmi dimulai. Pada Senin, 21 Juli 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan secara serentak 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seluruh penjuru Nusantara. Momentum bersejarah ini disiarkan langsung dari KDMP Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan diikuti secara serentak oleh seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi hingga desa.
.jpeg)
Di Kalimantan Barat, peluncuran ini disambut antusias dan penuh semangat dari para pemimpin daerah. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, turut hadir bersama Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, Bupati Kubu Raya Sujiwo, dan Wakil Bupati Sukiryanto. Peluncuran KDMP di provinsi ini dipusatkan di KDMP Jeruju Besar, Kubu Raya—salah satu dari 2.143 koperasi yang resmi diluncurkan di Kalbar.
Presiden Prabowo dalam sambutannya menekankan pentingnya koperasi sebagai instrumen perjuangan rakyat untuk bangkit secara ekonomi. Ia menyebut peluncuran ribuan koperasi ini bukanlah langkah kecil atau sekadar simbolik, melainkan strategi besar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan memangkas dominasi kelompok usaha besar yang selama ini menghambat akses rakyat terhadap kesejahteraan. “Koperasi adalah senjata rakyat untuk mandiri dan kuat,” tegas Presiden Prabowo dalam pidato yang penuh semangat itu.
Dari Kalimantan Barat, Gubernur Ria Norsan turut menyampaikan harapannya agar seluruh KDMP yang baru diluncurkan, khususnya yang berada di provinsi yang dipimpinnya, benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan koperasi ini agar tidak hanya menjadi tempat usaha biasa, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan yang memperkuat solidaritas sosial dan ekonomi antarwarga.
Usai mengikuti siaran peluncuran nasional, rombongan pimpinan daerah meninjau langsung gerai KDMP Jeruju Besar. Gerai ini telah aktif menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Selain itu, koperasi ini juga mengelola layanan kesehatan berupa klinik dan distribusi obat-obatan generik, memperlihatkan komitmen KDMP tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan kesehatan masyarakat.
Tak hanya berhenti pada distribusi barang dan layanan kesehatan, KDMP Jeruju Besar juga menjalankan program pengolahan sampah sebagai bagian dari gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Inisiatif ini menggambarkan bahwa koperasi bukan hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga wahana transformasi sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.
Di balik peluncuran besar ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memainkan peran kunci sebagai pengawal integritas dan akuntabilitas program. Rudy M. Harahap selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar menjelaskan bahwa kehadiran BPKP dalam peluncuran KDMP bukan hanya seremoni, melainkan wujud komitmen penuh terhadap Program Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo.
Ia menambahkan, BPKP akan menjalankan tugasnya sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yakni melakukan pengawasan berbasis penugasan assurance, memberi rekomendasi strategis, serta bersinergi dengan auditor internal lainnya. Semua itu dilakukan untuk memastikan proses pendirian dan pengelolaan KDMP berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko yang tepat, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Rudy juga menegaskan bahwa BPKP akan terus hadir dalam setiap tahapan, mulai dari pembentukan hingga pelaksanaan operasional koperasi, dengan pendekatan pendampingan, konsultasi, dan pengawasan yang konstruktif. Ia menyatakan bahwa mendorong kemandirian bangsa bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama yang harus dipikul oleh seluruh lapisan, termasuk pengawas internal seperti BPKP.
Peluncuran koperasi dalam jumlah yang sangat masif ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintahan saat ini serius dalam membenahi struktur ekonomi nasional dari bawah. Dengan koperasi sebagai motor penggerak, pemerintah berharap dapat menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di tingkat desa dan kelurahan yang tidak hanya melayani kebutuhan dasar warga, tetapi juga menjadi fondasi dalam menciptakan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
.jpeg)
BPKP, sebagai mitra strategis dalam pengawasan program ini, menempatkan diri sebagai penjaga garda belakang untuk memastikan bahwa cita-cita besar tersebut benar-benar terwujud di lapangan. Pengawasan BPKP bukan semata untuk mencari kesalahan, tetapi mendorong tata kelola yang sehat agar setiap rupiah yang digelontorkan untuk koperasi ini bisa berdampak maksimal bagi rakyat.
Dengan fondasi regulasi yang kuat, dukungan penuh dari lembaga pengawas, serta partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Merah Putih diyakini akan tumbuh sebagai simbol baru kebangkitan ekonomi rakyat. Ia bukan sekadar lembaga keuangan lokal, melainkan perwujudan tekad bersama untuk membangun ekonomi Indonesia dari akar rumput—kuat, berdaya saing, dan tahan terhadap guncangan global.
Seiring langkah awal ini, seluruh mata kini tertuju pada bagaimana koperasi-koperasi ini berkembang di masa depan. Namun satu hal yang pasti, semangat gotong royong dan pengawasan yang akuntabel akan menjadi kunci keberhasilannya. KDMP bukan sekadar program, melainkan gerakan ekonomi rakyat menuju Indonesia yang berdikari.(*/Red)
