 |
| Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap |
PONTIANAK, KP – Pengawasan internal pemerintah daerah dituntut tidak lagi sebatas memastikan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mampu membaca risiko dan memberikan nilai tambah bagi pencapaian pembangunan. Penguatan peran tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 yang digelar di Pontianak, Selasa (29/9).
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap mengatakan, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, APIP dan BPKP. Rakorwasda tersebut dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan dan dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.
Dalam pemaparannya, Rudy didampingi Koordinator Pengawasan Bidang P3APIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rohmad Basuki. Ia menyampaikan, peningkatan kapabilitas APIP merupakan bagian penting dalam memperkuat pengawasan intern agar tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi.
Hal tersebut sejalan dengan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
“Kapabilitas APIP perlu terus ditingkatkan agar mampu memberikan nilai tambah, memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, serta membantu pemerintah daerah mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Rudy menjelaskan, pimpinan daerah memiliki peran penting dalam mendukung penguatan APIP, mulai dari memberikan mandat dan dukungan informasi, menjaga independensi serta objektivitas APIP, hingga menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan.
Di sisi lain, APIP memiliki peran dalam membangun dan menerapkan praktik pengawasan, mengelola informasi dan produk hasil pengawasan, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan kapabilitas yang semakin kuat, APIP diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif dan memberikan rekomendasi yang mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.
“Peningkatan kapabilitas APIP ini menjadi enabler penting bagi tata kelola yang lebih baik, termasuk dalam merespons risiko strategis daerah, seperti pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” tegasnya.
Menurut Rudy, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan aksi pemadaman ketika kebakaran terjadi. Pengawasan intern juga perlu melihat efektivitas sistem, kepatuhan serta pengelolaan risiko yang berkaitan dengan karhutla.
Karena itu, APIP dituntut hadir melalui berbagai fungsi pengawasan, mulai dari assurance, audit kinerja berbasis risiko, early warning, hingga penanganan indikasi kecurangan maupun kelemahan sistem pengendalian dalam penanganan karhutla.
Rudy menambahkan, hasil evaluasi kapabilitas APIP harus dimanfaatkan sebagai dasar untuk menentukan langkah pembinaan yang lebih terarah. Penguatan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama untuk setiap daerah, tetapi perlu mempertimbangkan konteks strategis serta kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas masing-masing APIP.
“Hasil evaluasi kapabilitas APIP bukan menjadi titik akhir, melainkan menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan. Kita perlu bersama-sama mengidentifikasi area yang masih perlu diperkuat, kemudian melakukan pembinaan secara tepat agar peran APIP semakin efektif dan mampu mengawal pencapaian tujuan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Melalui Rakorwasda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026, BPKP mendorong semakin kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, APIP dan BPKP dalam meningkatkan kualitas pengawasan intern. Penguatan tersebut diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berbasis risiko, sekaligus memastikan fungsi pengawasan semakin terarah pada pencapaian tujuan pembangunan daerah.