PONTIANAK, KP – Semangat menyatukan berbagai potensi, pengalaman, gagasan, dan kepedulian terhadap persoalan masyarakat menjadi landasan lahirnya Borneo Harapan Nusantara (BHN). Organisasi tersebut resmi dideklarasikan di Novotel Pontianak Convention Centre, Rabu (9/9/2026), dengan tekad menjadi wadah kolaborasi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, lingkungan, serta pembangunan di Kalimantan Barat dan wilayah Nusantara.
Kehadiran BHN diharapkan tidak sekadar menambah jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada, melainkan menjadi ruang bersama bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyatukan langkah dalam menghadapi beragam persoalan pembangunan. Dengan mengusung semangat kebersamaan, BHN ingin mengambil peran sebagai mitra pemerintah sekaligus menjadi jembatan dalam menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ketua Umum Borneo Harapan Nusantara, Dr. Drs. Alexius Akim, mengatakan deklarasi BHN mengusung semangat “Satu Hati, Satu Jiwa, Satu Tujuan”. Semangat tersebut menjadi pijakan bagi seluruh pengurus dan anggota untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat serta tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
"Deklarasi BHN mengusung semangat 'Satu Hati, Satu Jiwa, Satu Tujuan', sebagai pijakan bersama untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera, bermartabat, sekaligus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan," kata Alexius Akim usai deklarasi.
Alexius menuturkan, Borneo Harapan Nusantara lahir dari keinginan untuk menyatukan hati, pikiran, dan langkah berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap masa depan masyarakat dan daerah. Berbagai pengalaman, kemampuan, serta potensi yang dimiliki anggota diharapkan dapat dihimpun menjadi kekuatan bersama untuk memberikan manfaat yang lebih luas.
Ia menegaskan, BHN ingin hadir sebagai organisasi yang mampu membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam menjalankan perannya, BHN tidak hanya ingin menyampaikan gagasan, tetapi juga mendorong lahirnya solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.
BHN, lanjutnya, memposisikan diri sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun, sebagai bagian dari masyarakat, organisasi tersebut juga akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kritik yang konstruktif terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam menjalankan visi dan misinya, BHN berpegang pada empat nilai utama sebagai landasan organisasi, yakni kesetaraan dan keadilan sosial, partisipasi demokratis, kemandirian ekonomi rakyat, serta persatuan dan solidaritas.
"BHN muncul di Kalbar sebagai mitra bagi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Lahirnya BHN ini memiliki empat nilai landasan yaitu yang pertama, kesetaraan dan keadilan sosial, kedua, partisipasi demokratis, ketiga kemandirian ekonomi rakyat dan keempat persatuan dan solidaritas," ucap Alexius.
Keempat nilai tersebut, menurut Alexius, akan menjadi arah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan organisasi. BHN ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat hingga ke berbagai daerah.
Salah satu perhatian utama BHN adalah persoalan lingkungan hidup. Alexius mengatakan, isu lingkungan menjadi bidang yang akan terus mendapat perhatian organisasi, terutama mengingat Kalimantan Barat memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan membutuhkan pengelolaan secara bertanggung jawab.
BHN sebelumnya juga telah menunjukkan perhatian terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan. Dua perwakilan organisasi, yakni Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal BHN, turut mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat melakukan peninjauan terkait kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang.
Menurut Alexius, persoalan lingkungan tidak dapat dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri. Dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, mulai dari kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
Selain lingkungan hidup, BHN juga akan memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur. Bidang tersebut diproyeksikan menjadi salah satu program utama organisasi dalam waktu mendatang, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan dan memperkecil kesenjangan antarwilayah.
Bagi BHN, ketersediaan infrastruktur yang memadai memiliki peran penting dalam membuka akses masyarakat terhadap berbagai sektor kehidupan. Infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan dan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan publik, dan peluang ekonomi.
"Fokus kedua yaitu infrastruktur, yang kedepannya akan menjadi satu diantara program utama BHN. Begitu juga dengan pendidikan, hukum yang selama ini kami nilai kurang berpihak kepada masyarakat kecil. Tentunya hal inilah yang akan tetap kami kritisi," tutur Alexius.
Persoalan pendidikan juga menjadi perhatian organisasi tersebut. BHN berharap dapat memberikan kontribusi dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perhatian terhadap akses dan pemerataan pendidikan.
Sementara dalam bidang hukum, BHN berkomitmen memberikan perhatian terhadap persoalan yang berkaitan dengan akses keadilan bagi masyarakat. Alexius menilai masih terdapat kelompok masyarakat kecil yang membutuhkan pendampingan dan perhatian lebih dalam menghadapi berbagai persoalan hukum.
Wakil Ketua BHN, Kartius, mengatakan tantangan besar yang dihadapi organisasi ke depan adalah bagaimana persoalan kesenjangan pembangunan di daerah dapat memperoleh perhatian yang lebih serius.
Menurutnya, masih terdapat berbagai persoalan masyarakat yang membutuhkan jembatan untuk dapat disampaikan kepada pemangku kebijakan. Dalam kondisi tersebut, BHN ingin mengambil peran sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak-pihak terkait.
"Pengurus dan anggota BHN ini mayoritas merupakan pensiun PNS yang memiliki pengalaman di dalam pemerintahan. Tentunya dideklarasikannya BHN ini untuk mengumpulkan kemampuan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki BHN untuk berkolaborasi, memberikan kontribusi, dan mengkritik konstruktif untuk kepentingan masyarakat dan bangsa ini," ujar Kartius.
Latar belakang para pengurus dan anggota yang sebagian besar merupakan pensiunan aparatur sipil negara menjadi salah satu kekuatan yang ingin dikembangkan BHN. Pengalaman panjang dalam birokrasi dan pemerintahan diharapkan dapat menjadi modal untuk memahami persoalan pembangunan sekaligus merumuskan berbagai gagasan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kartius menegaskan, pengalaman tersebut bukan hanya menjadi bagian dari perjalanan masa lalu para anggota, tetapi diharapkan dapat terus dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi setelah mereka tidak lagi aktif dalam birokrasi pemerintahan.
Dengan menghimpun berbagai kemampuan dan pengalaman tersebut, BHN ingin membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap kolaborasi. Organisasi ini juga diharapkan mampu menjadi ruang bertemunya berbagai gagasan untuk menghasilkan langkah dan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Pengawas BHN, Junaedi, mengatakan dari sisi legalitas, organisasi tersebut sebenarnya telah memiliki kekuatan hukum sejak Februari 2025. Namun, pelaksanaan deklarasi baru dapat dilakukan pada Rabu, 9 September 2026.
Ia berharap deklarasi tersebut menjadi awal bagi BHN untuk semakin aktif menjalankan peran sosialnya di tengah masyarakat. Menurutnya, organisasi harus mampu memberikan bukti nyata melalui kerja dan kontribusi, bukan hanya berhenti pada gagasan dan komitmen.
 |
| Borneo Harapan Nusantara siap jadi rekan dan bersinergi dengan semua pihak |
Dengan sumber daya yang dimiliki para pengurus dan anggota, Junaedi optimistis BHN dapat membangun kemitraan dengan pemerintah sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia berharap organisasi tersebut dapat terus berkarya dalam berbagai bidang serta mengambil bagian dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Deklarasi BHN berlangsung dalam suasana penuh semangat kebersamaan. Puncak kegiatan ditandai dengan pembacaan komitmen bersama yang dipimpin langsung Ketua Umum Borneo Harapan Nusantara, Alexius Akim.
Pembacaan komitmen tersebut menjadi penegasan tekad seluruh pengurus dan anggota untuk menjadikan BHN sebagai wadah kolaborasi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat dan Nusantara.
Melalui semangat “Satu Hati, Satu Jiwa, Satu Tujuan”, BHN kini memulai langkah untuk menghimpun kekuatan, pengalaman, dan kepedulian dalam satu gerakan bersama. Organisasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi mitra dalam proses pembangunan, tetapi juga mampu menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat serta menghadirkan kritik yang konstruktif demi terciptanya pembangunan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan.(Rif)