.jpg) |
| VIDA Tekankan Pentingnya Autentikasi Kuat |
JAKARTA,KP – Pesatnya adopsi kecerdasan artifisial (AI) di berbagai sektor membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memanfaatkan teknologi digital. Namun, di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, muncul tantangan baru terkait perlindungan data. Kini, keamanan data tidak lagi hanya berfokus pada upaya mencegah kebocoran informasi, tetapi juga memastikan data yang sudah tersimpan tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.
Perubahan paradigma tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Garuda AI Impact Summit 2026. Dalam keynote speech, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, menilai tantangan pengembangan AI tidak lagi semata-mata berkaitan dengan teknologi, melainkan juga menyangkut literasi digital, kepercayaan publik, dan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan AI secara bertanggung jawab.
Menurut Nezar, kesenjangan di masa depan bukan hanya terjadi antara masyarakat yang terhubung dan tidak terhubung dengan teknologi, tetapi juga antara mereka yang mampu memanfaatkan AI secara produktif dan mereka yang tertinggal dalam transformasi digital.
Pandangan serupa disampaikan Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur, saat menjadi pembicara dalam diskusi panel bertajuk AI for Digital Public Services. Ia menilai keberhasilan adopsi AI sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan layanan digital yang mereka gunakan.
"Transformasi digital tidak harus mengorbankan keamanan demi kenyamanan, maupun sebaliknya. Dengan desain dan arsitektur sistem yang tepat, keduanya justru dapat berjalan beriringan," ujar Niki.
Menurutnya, perlindungan data harus dibangun sejak awal melalui penerapan teknologi yang mampu memastikan informasi tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memiliki hak akses. Niki mencontohkan bagaimana pelaku ransomware memanfaatkan teknologi kriptografi untuk mengenkripsi data korban sehingga tidak bisa diakses. Prinsip yang sama, kata dia, justru dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan data.
"Kalau pelaku fraud menggunakan kriptografi untuk mengunci data kita, maka kita perlu mengunci datanya terlebih dahulu supaya orang lain tidak bisa menggunakannya," tambah Niki.
Ia menjelaskan, setelah data diamankan, langkah berikutnya adalah memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya melalui sistem autentikasi yang kuat. Sistem tersebut harus mampu memverifikasi identitas pengguna, mengelola kunci akses, sekaligus mencatat setiap aktivitas penggunaan sehingga akses terhadap data dapat dipertanggungjawabkan.
Urgensi penguatan autentikasi semakin besar mengingat hampir 95 persen pelanggaran keamanan data dan keamanan siber di tingkat global berakar dari lemahnya sistem autentikasi. Verifikasi identitas, lanjut Niki, tidak lagi cukup hanya mengandalkan data pribadi yang diketahui pengguna. Sistem autentikasi modern perlu mengombinasikan informasi yang diketahui pengguna (what you know), identitas biometrik seperti wajah atau sidik jari (who you are), serta perangkat yang digunakan (what you have).
Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi semakin penting karena ancaman kejahatan siber berbasis AI terus berkembang. Modus penipuan kini tidak hanya memanfaatkan pencurian data pribadi, tetapi juga mampu meniru wajah, suara, perangkat, jaringan, hingga pola perilaku pengguna untuk mengelabui sistem keamanan.
Di sisi lain, Niki mengapresiasi langkah pemerintah dalam membangun fondasi ekosistem identitas digital nasional. Ia menilai Indonesia telah memiliki standar verifikasi identitas yang mengacu pada praktik global dan terus diperkuat melalui regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
"Saya optimis AI dapat menjadi game changer bagi keamanan digital. Teknologinya sudah ada, standarnya sudah ada, dan regulasinya terus berkembang. Yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan implementasi," tutup Niki.
