 |
| Aliansi Masyarakat Kalbar Dukung Program Makan Bergizi Gratis |
PONTIANAK,KP – Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) menggelar aksi damai sebagai bentuk dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Aksi berlangsung di Bundaran Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Sabtu (20/6/2026).
Koordinator Aliansi Masyarakat Kalbar, Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh implementasi Program MBG karena dinilai menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
"Bagi kami, MBG bukan sekadar program bagi-bagi makanan. Ini adalah langkah konkret negara hadir memastikan tidak ada anak Indonesia yang belajar dalam keadaan lapar. Ini adalah investasi paling dasar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," tegasnya.
Menurut Hidayat, salah satu alasan utama mendukung MBG adalah karena program tersebut berpotensi memutus rantai stunting di Kalimantan Barat. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kalbar masih mencapai 22,1 persen atau sekitar satu dari lima anak berisiko mengalami gagal tumbuh.
"MBG menyasar langsung ke sekolah dan posyandu, memastikan intervensi gizi tepat ke anak usia emas. Kalau bukan sekarang, kapan lagi," ujarnya.
Selain meningkatkan kualitas gizi anak, Hidayat menilai program ini juga dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Dengan adanya makan bergizi gratis, orang tua diperkirakan dapat menghemat pengeluaran sekitar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per anak setiap bulan.
"Di tengah harga bahan pokok yang fluktuatif, MBG adalah jaring pengaman sosial yang nyata," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan MBG sebagai penggerak ekonomi daerah. Menurutnya, penyediaan bahan baku program seharusnya memprioritaskan hasil produksi petani, peternak, dan nelayan lokal.
"Kami mendorong agar dapur MBG wajib menyerap produk petani, peternak, dan nelayan Kalbar," ujarnya.
Hidayat mencontohkan sejumlah komoditas lokal yang dapat diserap, seperti beras dari Sambas, telur dari Kubu Raya, sayuran dari Bengkayang, hingga ikan dari Kapuas.
"MBG harus menjadi sebuah ekosistem, bukan proyek impor," katanya.
Lebih lanjut, ia meyakini program tersebut juga akan berdampak positif terhadap kualitas pendidikan. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi yang cukup dinilai akan lebih fokus saat belajar dan memiliki tingkat kehadiran sekolah yang lebih baik.
"Perut kenyang, sekolah tenang, prestasi naik," ucapnya.
Hidayat juga menyebut Program MBG sebagai bentuk keberpihakan Presiden Prabowo terhadap masyarakat kecil.
"Presiden Prabowo menempatkan gizi anak sebagai agenda utama negara. Ini komitmen politik yang harus kita kawal bersama, bukan kita nyinyiri," katanya.
Menurutnya, sasaran Program MBG di Kalimantan Barat diperkirakan mencapai sekitar 800 ribu penerima, mulai dari siswa PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan balita. Dengan asumsi biaya Rp15 ribu per porsi, program tersebut diperkirakan mampu menggerakkan perputaran ekonomi hingga sekitar Rp12 miliar setiap hari yang dapat dinikmati pelaku UMKM lokal.
Meski memberikan dukungan penuh, Aliansi Masyarakat Kalbar meminta agar pelaksanaan Program MBG tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Hidayat menegaskan data penerima manfaat harus terbuka dan diverifikasi agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Dukungan bukan berarti kami diam. Data penerima harus terbuka dan diverifikasi. Jangan sampai anak orang mampu yang dapat," tegasnya.
Selain itu, ia meminta penyusunan menu melibatkan ahli gizi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar memenuhi prinsip B2SA, yakni Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman.
Dari sisi anggaran, Hidayat juga mendorong pemerintah membuka informasi kepada publik terkait pemasok, harga bahan pangan, hingga jumlah porsi yang disediakan.
"Buka ke publik siapa pemasok, berapa harga, berapa porsi. Nol toleransi untuk korupsi piring anak," ujarnya.
Ia juga berharap sedikitnya 70 persen bahan baku program berasal dari Kalimantan Barat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
"Utamakan lokal, minimal 70 persen bahan baku dari Kalbar. Jangan ulangi kesalahan impor zaman dulu," katanya.
Sebagai bentuk pengawasan masyarakat, Aliansi Masyarakat Kalbar berencana membentuk tim relawan untuk memantau pelaksanaan Program MBG di daerah.
"Kami akan bentuk tim relawan pantau MBG Kalbar untuk cek dapur, cek menu, cek distribusi," ujar Hidayat.
Ia menegaskan bahwa berbagai perbedaan pendapat terkait program tersebut tidak boleh mengorbankan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi.
"Polemik boleh, tapi jangan korbankan piring makan anak. MBG adalah hak anak, bukan hadiah politik."
Menutup pernyataannya, Hidayat menyampaikan dukungan sekaligus komitmen masyarakat Kalimantan Barat untuk mengawal pelaksanaan program tersebut.
"Kepada Presiden Prabowo, MBG jalan terus. Rakyat Kalbar mendukung dan juga mengawasi," pungkasnya.
