 |
| Dialog Interaktif bertema “Refleksi 69 Tahun Pemprov Kalbar" |
PONTIANAK, KP – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menekankan pentingnya peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran sebagai kunci memperbaiki tata kelola keuangan daerah di Kalimantan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, dalam Dialog Interaktif bertema “Refleksi 69 Tahun Pemprov Kalbar: Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Pembangunan” yang digelar di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (22/01/2026).
Rudy mengungkapkan bahwa masih besarnya selisih antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan pemerintah daerah menjadi indikator lemahnya disiplin anggaran. Kondisi tersebut berdampak pada menumpuknya saldo kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menganggur atau idle pada akhir tahun anggaran. Menurutnya, persoalan ini tidak lepas dari lemahnya kualitas perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah.
Dalam paparannya, Rudy menyoroti masih banyaknya program dan kegiatan yang direncanakan tanpa dasar yang kuat. “Sekitar 40% rencana kegiatan dan anggaran tidak substantif dan relevan. Karenanya, program/kegiatan pemerintah daerah masih sulit untuk bisa dibilang efisien dan efektif,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah di Kalimantan Barat agar selalu siap menghadapi kondisi darurat dan mendesak, seiring dinamika nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Rudy menekankan pentingnya pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara tepat guna, terutama di tengah ketidakpastian global yang kian kompleks. “Jika kita melihat arah kebijakan Presiden Prabowo saat ini, status darurat dan mendesak harus dipahami tidak selalu disampaikan secara formal,” katanya.
Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa konflik dan perang yang berkecamuk di berbagai negara sejatinya telah menjadi sinyal bagi seluruh kepala daerah untuk menyiapkan sistem cadangan di daerah masing-masing. Kesiapsiagaan tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah mampu merespons cepat berbagai tekanan ekonomi dan sosial yang berpotensi terjadi.
Terkait rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat, Rudy mengungkapkan salah satu faktor utama adalah masih banyaknya anak muda yang seharusnya mengenyam pendidikan, namun terpaksa bekerja di perkebunan sawit demi membantu ekonomi keluarga. “Kita harus bisa membuat anak-anak muda tersebut tetap bisa sekolah, dan secara bersamaan bisa menyejahterakan keluarganya,” tegasnya.
Sebagai solusi, Rudy mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan kebijakan permodalan serta program-program UMKM bagi para orang tua, sehingga anak-anak tidak lagi harus bekerja di kebun untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ia juga menekankan pentingnya mendukung program nasional di bidang pendidikan. “Tentu, program Presiden Prabowo untuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda juga harus diperbanyak dan direplikasi di pelosok-pelosok oleh pemerintah daerah,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, A. Fatoni, memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang memulai kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sejak awal tahun. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kesiapan aparatur dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang ada. “Penetapan target itu penting, pencapaian target juga penting, sehingga monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan baik. Karenanya, kapabilitas aparatur sangat penting,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dalam sambutan pembukaan menegaskan bahwa tantangan utama aparatur ke depan adalah meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan sumber daya alam Kalimantan Barat. Ia berharap dialog interaktif tersebut dapat menjadi ruang pembelajaran bersama bagi aparatur pemerintah daerah. “Melalui dialog interaktif ini, saya berharap terjadi peningkatan kompetensi aparatur sebagai abdi masyarakat dan abdi negara,” ucapnya.
