PONTIANAK, KP - Pelaksanaan Mikro Desk On The Street (MikroDOTS) 2025 untuk pertama kalinya digelar di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya pada kegiatan Car Free Day Minggu pagi, 23 November. Program ini menjadi tonggak penting dalam upaya menghadirkan layanan pendampingan UMKM yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus melanjutkan festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang pertama kali diluncurkan di Pontianak pada Maret 2025. Dengan keberhasilan program tersebut, Pontianak resmi menjadi daerah percontohan nasional dalam pengembangan layanan yang menempatkan pelaku usaha mikro sebagai pusat perhatian melalui pendekatan langsung di ruang publik.
Menteri UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurahman, menegaskan bahwa MikroDOTS dirancang untuk menghadirkan suasana pelayanan yang lebih ramah dan mudah dijangkau oleh pelaku UMKM. Ia menuturkan bahwa banyak pelaku usaha kecil kerap merasa tegang atau kesulitan ketika berhadapan dengan institusi pemerintah maupun lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui MikroDOTS, pemerintah ingin menghadirkan pengalaman berbeda yang lebih humanis dan suportif. Maman optimistis bahwa seluruh institusi yang terlibat di Kalimantan Barat akan memberikan layanan yang semakin baik dan menyenangkan bagi para pelaku UMKM. Ia juga menekankan bahwa inisiatif ini merupakan yang pertama di Indonesia, sekaligus menjadikan Kalbar sebagai model bagi daerah lain dalam melaksanakan pendekatan serupa.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memberikan apresiasi atas pelaksanaan MikroDOTS dan menyebut program ini memiliki manfaat besar dalam mendorong kemajuan UMKM di daerah. Ia menyampaikan bahwa fasilitas yang diberikan pemerintah seperti percepatan sertifikasi halal dan akses pembiayaan KUR sangat membantu pelaku usaha mikro untuk berkembang dan naik kelas. Di hadapan para pelaku UMKM, Norsan juga membagikan pesan motivasi untuk tetap bersemangat, pantang menyerah, dan terus berusaha maksimal. Baginya, kegagalan bukanlah akhir, melainkan keberhasilan yang tertunda.
Pelaksanaan MikroDOTS kali ini menghadirkan berbagai layanan strategis yang langsung menyentuh kebutuhan dasar pelaku usaha mikro. Mulai dari percepatan proses sertifikasi dan legalitas usaha, termasuk sertifikasi halal, hingga penyediaan edukasi yang mencakup aspek hukum usaha, pemasaran digital, serta akses pembiayaan yang menjadi salah satu kunci peningkatan kapasitas UMKM. Pendekatan ini memungkinkan pelaku usaha mendapatkan layanan cepat dan lengkap dalam satu lokasi, tanpa harus berurusan dengan proses birokrasi yang panjang.
Di tingkat kota, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus memperluas ruang bagi UMKM melalui sinergi program bersama pemerintah pusat. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, sejumlah program pemberdayaan UMKM telah disiapkan untuk memperkuat pelaku usaha lokal. Pemerintah akan terus memberikan pelatihan, pemberdayaan, dan dukungan pemasaran, serta membuka ruang-ruang baru yang memungkinkan UMKM berkembang lebih baik.
Edi juga menyinggung persoalan ruang usaha yang masih menjadi tantangan klasik, terutama bagi pedagang kaki lima (PKL). Banyak PKL yang terpaksa menggunakan fasilitas umum atau ruang publik untuk berdagang, sehingga diperlukan solusi bersama agar penataan kota tetap rapi tanpa menghambat roda ekonomi UMKM. Pemerintah Kota Pontianak pun membuka peluang pemanfaatan ruang-ruang yang bisa digunakan secara legal dan tertata, salah satunya di kawasan Pasar Tengah, untuk menunjang kegiatan UMKM secara lebih terorganisir.
Dengan kehadiran MikroDOTS 2025, Kalimantan Barat menegaskan diri sebagai salah satu provinsi yang aktif mendorong inovasi pelayanan publik, khususnya dalam penguatan sektor UMKM. Pendekatan langsung melalui ruang-ruang terbuka seperti Car Free Day menjadikan program ini lebih mudah dijangkau masyarakat, sekaligus menghadirkan suasana pelayanan yang lebih akrab dan membumi. Sebagai daerah percontohan, Pontianak kini menapaki peran baru dalam memperkuat ekosistem UMKM nasional melalui model layanan yang praktis, inklusif, dan dekat dengan kebutuhan pelaku usaha mikro.(*/Red)
