.png)
KUBU RAYA, KP - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya membawa dampak positif bagi kesehatan anak-anak penerima manfaat, tetapi juga mulai menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini terungkap dalam hasil pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arang Limbung 3, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, pada Kamis (23/10).
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M. Harahap, menemukan bahwa pasokan bahan baku program MBG, khususnya ayam, kini mulai melibatkan peternak dan pelaku usaha kecil di daerah. Di lokasi, tim BPKP mendapati bahwa bahan baku ayam untuk kebutuhan dapur MBG dipasok oleh peternak lokal yang bekerja sama dengan sejumlah distributor besar.
Rudy menjelaskan, keberhasilan program MBG seharusnya tidak hanya diukur dari tersedianya makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana program ini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Ia menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor agar pelaku usaha lokal dapat berperan lebih aktif dalam rantai pasok program tersebut.
“Jika UMKM, peternak, dan pedagang lokal diberi ruang untuk terlibat, maka program MBG ini tidak hanya akan menyehatkan generasi muda, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, tim BPKP bersama Kepala Yayasan dan Kepala SPPG juga meninjau langsung peternakan ayam milik Eka, seorang peternak di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa ayam hasil peternakan lokal disalurkan kepada pedagang UMKM bernama Bobby melalui perusahaan besar seperti PT Japfa, PT BSP Farm, dan PT Charoen Pokphand Indonesia.
Eka mengungkapkan, pihaknya masih menghadapi kendala dalam memenuhi permintaan besar untuk kebutuhan program MBG. Ia berharap adanya dukungan dari pemerintah, terutama dalam bentuk peningkatan infrastruktur dan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar kapasitas produksi peternakan lokal dapat meningkat.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M. Harahap, menemukan bahwa pasokan bahan baku program MBG, khususnya ayam, kini mulai melibatkan peternak dan pelaku usaha kecil di daerah. Di lokasi, tim BPKP mendapati bahwa bahan baku ayam untuk kebutuhan dapur MBG dipasok oleh peternak lokal yang bekerja sama dengan sejumlah distributor besar.
Rudy menjelaskan, keberhasilan program MBG seharusnya tidak hanya diukur dari tersedianya makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana program ini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Ia menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor agar pelaku usaha lokal dapat berperan lebih aktif dalam rantai pasok program tersebut.
“Jika UMKM, peternak, dan pedagang lokal diberi ruang untuk terlibat, maka program MBG ini tidak hanya akan menyehatkan generasi muda, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, tim BPKP bersama Kepala Yayasan dan Kepala SPPG juga meninjau langsung peternakan ayam milik Eka, seorang peternak di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa ayam hasil peternakan lokal disalurkan kepada pedagang UMKM bernama Bobby melalui perusahaan besar seperti PT Japfa, PT BSP Farm, dan PT Charoen Pokphand Indonesia.
Eka mengungkapkan, pihaknya masih menghadapi kendala dalam memenuhi permintaan besar untuk kebutuhan program MBG. Ia berharap adanya dukungan dari pemerintah, terutama dalam bentuk peningkatan infrastruktur dan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar kapasitas produksi peternakan lokal dapat meningkat.
Menanggapi hal tersebut, Rudy menilai perlunya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan untuk memperkuat rantai pasok bahan baku. “Kami melihat perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat dapur SPPG dan membuka akses kredit usaha bagi UMKM serta peternak lokal,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan infrastruktur dan kemudahan akses pembiayaan menjadi dua kunci penting agar keberlanjutan dan kualitas program MBG dapat terjaga. Selain itu, BPKP juga menyoroti pentingnya aspek higienitas dapur MBG, termasuk pemenuhan standar kesehatan melalui kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh setiap dapur SPPG.
Sementara itu, Bobby, pedagang UMKM yang turut menjadi penyedia bahan baku untuk dapur MBG, menyampaikan rasa syukurnya atas adanya program tersebut. “Program ini membantu penjualan saya dan memungkinkan pedagang lokal berkontribusi menyediakan makanan sehat,” ujarnya.
Melalui keterlibatan berbagai pihak—mulai dari peternak, pelaku UMKM, hingga perusahaan besar program MBG diharapkan tidak hanya menjadi solusi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga motor penggerak perekonomian lokal di Kalimantan Barat.(*/Red)
