PONTIANAK, KP – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) mengungkap 25 kasus tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI) selama periode 19 Oktober hingga 1 November 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 41 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti berupa 435,9 gram emas dan uang tunai mencapai Rp424,29 juta.
Pengungkapan puluhan kasus tersebut merupakan hasil penindakan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar bersama jajaran Polres di wilayah hukum Kalbar. Hasil operasi disampaikan dalam konferensi pers di Lobi Ditreskrimsus Polda Kalbar, Selasa (10/11).
Konferensi pers dipimpin Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin, didampingi Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono serta Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalbar.
Burhanuddin menjelaskan, dari total 25 kasus yang berhasil diungkap, sebanyak tujuh kasus ditangani langsung Ditreskrimsus Polda Kalbar dengan tujuh orang tersangka. Sementara 18 kasus lainnya diungkap oleh Polres jajaran dengan 34 orang tersangka.
Dengan demikian, total terdapat 41 orang yang harus mempertanggungjawabkan keterlibatannya dalam aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut.
Dalam penindakan itu, petugas turut menyita barang bukti berupa emas seberat 435,9 gram, uang tunai Rp424.299.000, serta sejumlah peralatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas PETI. Seluruh barang bukti telah diamankan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Berdasarkan hasil penyelidikan, aktivitas pertambangan emas ilegal di Kalbar dilakukan dengan dua metode. Pertama, menggunakan cara tradisional dengan mengandalkan tenaga manusia dan peralatan sederhana. Kedua, memanfaatkan alat berat berupa excavator untuk menggali, membongkar, memindahkan, hingga mengumpulkan material tambang yang diduga mengandung emas.
Penggunaan alat berat tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan karena aktivitas pengerukan dan pemindahan material dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan pertambangan yang berlaku.
Tidak hanya menyasar aktivitas penambangan, penyidik juga menemukan adanya rantai distribusi dan perdagangan emas ilegal. Hasil tambang biasanya dibawa kepada pengepul dalam bentuk butiran maupun lempengan untuk selanjutnya diperjualbelikan.
Bahkan, terdapat tersangka yang memanfaatkan toko kelontong miliknya sebagai tempat membeli emas dari para penambang tanpa izin. Emas tersebut kemudian diolah melalui proses pengecoran atau pembakaran sebelum dijual kembali.
Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono menegaskan, pengungkapan puluhan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas praktik pertambangan ilegal hingga ke rantai distribusinya.
Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya menyasar orang-orang yang melakukan penambangan, tetapi juga pihak yang menampung, mengangkut, mengolah, hingga memperjualbelikan hasil tambang tanpa izin.
“Penindakan terhadap aktivitas PETI tidak hanya menyasar para pelaku penambangan, tetapi juga pihak-pihak yang menampung, mengangkut, mengolah, maupun menjual hasil tambang yang tidak memiliki izin. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal karena selain melanggar hukum, kegiatan tersebut juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegasnya.
Dalam proses hukum, para pelaku penambangan tanpa izin dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Sementara itu, pelaku penampungan, pengangkutan, pengolahan, dan penjualan hasil tambang ilegal disangkakan Pasal 161 dalam undang-undang yang sama.
Kedua pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak kategori IV sebesar Rp200 juta sesuai ketentuan yang berlaku.
Polda Kalbar menegaskan akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap praktik PETI di wilayah Kalimantan Barat. Langkah tersebut diharapkan dapat memutus mata rantai perdagangan emas ilegal, mencegah kerusakan lingkungan, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.(*/Red)

