BHN Matangkan Program Kerja, Soroti Pemulihan Lahan Karhutla hingga Regulasi Tambang Rakyat

Ketua Umum BHN Alexius Akim fokuskan BHN dalam mematangkan program kerja yang sudah ada

PONTIANAK, KP – Borneo Harapan Nusantara (BHN) mulai memperkuat peran organisasi dalam mengawal pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Barat. Melalui konsolidasi pengurus lengkap, organisasi ini merumuskan sejumlah agenda strategis, mulai dari pemulihan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan hutan berkelanjutan, hingga regulasi pertambangan rakyat.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat konsolidasi pengurus lengkap BHN di Cafe Haruna, Pontianak, Minggu (8/11/2026). Pertemuan ini menjadi tindak lanjut rapat kerja pada 9 September 2026 sekaligus momentum menyatukan arah gerak organisasi dalam menjalankan program ke depan.

Ketua Umum BHN Alexius Akim mengatakan, konsolidasi diperlukan untuk memastikan seluruh pengurus dan bidang memiliki pemahaman serta tujuan yang sama. Selain memperkuat kelembagaan, masing-masing bidang juga diberikan ruang menyampaikan gagasan dan menyusun program yang realistis serta terukur.

Menurutnya, BHN tidak ingin sekadar menjadi wadah berhimpun, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menyusun rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat maupun daerah, khususnya terkait persoalan perkebunan, kehutanan, lingkungan hidup, dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal.

Penguatan organisasi juga menjadi perhatian utama. Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi BHN, Florentinus Anom, menyebut pembenahan struktur dan administrasi merupakan fondasi agar program organisasi dapat berjalan lebih terarah dan menjangkau masyarakat secara luas.

Langkah tersebut dilakukan melalui pembaruan data anggota dan kader, percepatan registrasi keanggotaan, serta sosialisasi internal. BHN juga membuka peluang pembentukan kepengurusan hingga tingkat kabupaten dan kota.

“Pengolahan dan pembaruan data anggota atau kader pengurus BHN, sosialisasi internal pengurus dan seluruh anggota, hingga percepatan registrasi anggota juga menjadi hal yang perlu dilakukan,” jelas Anom.

Selain pembenahan internal, setiap bidang didorong melakukan sosialisasi dan evaluasi program secara berkala. Organisasi juga merencanakan rapat kerja tahunan untuk mengukur capaian sekaligus menentukan agenda berikutnya.

Di sisi eksternal, BHN berencana memperluas kemitraan dengan berbagai pihak serta mendorong pengawasan terhadap kebijakan pemerintah agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk kontribusi yang dinilai penting adalah keterlibatan organisasi dalam pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.

“Seperti penyusunan rencana tata ruang daerah, kita juga harus terlibat di dalamnya agar regulasi yang dibuat sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

Pada sektor lingkungan hidup, BHN memberikan perhatian khusus terhadap pemulihan kawasan hutan kritis melalui penghijauan dan penanaman berbagai jenis tanaman kehutanan. Ketua Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup BHN, Lorens Arang, menilai program tersebut memiliki peluang besar untuk diterapkan di Kalimantan Barat.

Menurutnya, pemulihan kawasan hutan tidak harus hanya mengandalkan tanaman kayu. Berbagai tanaman bernilai ekonomi, seperti tengkawang dan tanaman buah-buahan, juga dapat dikembangkan sehingga pemulihan ekosistem berjalan beriringan dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Perhatian serupa diarahkan pada pemanfaatan lahan bekas karhutla. Ketua Umum BHN Alexius Akim menilai kawasan eks karhutla perlu mendapatkan pengawasan agar pemanfaatannya tidak justru menghilangkan fungsi ekologis hutan.

Ia menyoroti wacana pemanfaatan lahan bekas kebakaran untuk perkebunan kelapa sawit. BHN berpandangan bahwa kawasan tersebut lebih baik dikembangkan melalui penanaman tanaman hutan produktif yang tetap menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi.

“Selain yang ditawarkan oleh pemerintah, BHN lebih memilih tanaman-tanaman hutan, seperti tengkawang, durian, rambutan, petai dan lain-lain boleh ditanam,” saran Akim.

Sekretaris Jenderal BHN Marius Marcellus TJ juga menekankan pentingnya melihat kondisi awal kawasan sebelum terjadi kebakaran. Jika sebelumnya merupakan kawasan yang ditumbuhi tanaman hutan, pemanfaatannya setelah terbakar harus tetap mempertimbangkan fungsi ekologis dan keberlanjutan lingkungan.

Ia mendorong penanaman komoditas produktif seperti durian dan jengkol dengan melibatkan masyarakat setempat. Pelibatan warga dinilai penting agar program pemulihan tidak hanya menghasilkan perbaikan lingkungan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Dalam rangka pengelolaan lahan eks karhutla harus melibatkan masyarakat lokal, masyarakat setempat sehingga mereka merasakan manfaat pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah sekaligus bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Kalau mereka bisa menanam, saya yakin mereka akan memeliharanya dengan baik,” paparnya.

Selain kehutanan, konsolidasi tersebut turut menyoroti kebijakan investasi dan regulasi pertambangan rakyat. BHN mendorong agar investasi yang masuk ke Kalimantan Barat memberikan kesempatan lebih besar bagi putra-putri daerah untuk terlibat sebagai tenaga kerja.

Organisasi ini menilai investasi seharusnya tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga mampu membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

BHN juga menyoroti perlunya kejelasan regulasi mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pemerintah diharapkan memperjelas aturan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh legalitas kegiatan pertambangan rakyat agar pengelolaan potensi ekonomi daerah dapat dilakukan secara sah dan bertanggung jawab.

Berbagai agenda tersebut menjadi bagian dari upaya BHN mengambil peran sebagai wadah aspirasi masyarakat sekaligus mitra kritis dan konstruktif pemerintah dalam mengawal kebijakan pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, BHN juga menegaskan status kelembagaannya sebagai organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki legalitas resmi. Organisasi ini didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Borneo Harapan Nusantara Nomor 001 tanggal 1 Agustus 2025.

Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0006214.AH.01.07.Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Borneo Harapan Nusantara.

Dalam menjalankan aktivitasnya, BHN berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi kemasyarakatan.

Melalui penguatan struktur, penyusunan program kerja, dan perumusan rekomendasi kebijakan, BHN menargetkan dapat berkontribusi dalam mendorong pembangunan Kalimantan Barat yang berkelanjutan dan berkeadilan, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.(*/Red)

Kapuas Post

Kapuas Post merupakan media lokal Kalimantan Barat yang mencoba eksis kembali menjadi media online

Lebih baru Lebih lama

ads

ads

نموذج الاتصال