 |
| Kesempatan Wajib Pajak Kurangi Sanksi Administratif |
PONTIANAK, KP – Wajib Pajak di Kalimantan Barat mendapat kesempatan untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif melalui kebijakan baru Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, fasilitas tersebut bukan berarti penghapusan utang pajak karena kewajiban melunasi pokok utang tetap harus dipenuhi.
Ketentuan ini disosialisasikan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Kalimantan Barat melalui kegiatan bertajuk “Sosialisasi Ketentuan Pengurangan Sanksi Administratif (PSA) PMK 71 Tahun 2026 dan KEP-239 Tahun 2026 Kanwil DJP Kalimantan Barat” di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (3/11).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK-71/2026) tentang Perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024, beserta petunjuk pelaksanaannya melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 239 Tahun 2026. Sosialisasi ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak, khususnya mengenai mekanisme dan persyaratan pemanfaatan fasilitas PSA.
Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat, Dudi Efendi Karnawidjaya, mengatakan kebijakan tersebut diterbitkan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang masih menghadapi berbagai tantangan.
“Pemerintah memahami kondisi perekonomian saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan dan disrupsi global. Oleh karena itu, melalui kebijakan PSA ini, pemerintah tidak berniat mencari penerimaan negara dari sanksi, melainkan memberikan ruang yang adil bagi Wajib Pajak untuk membenahi kewajiban perpajakannya,” ujarnya.
Salah satu perubahan penting dalam PMK-71/2026 adalah mekanisme pembayaran utang pajak. Dalam ketentuan baru, setiap pembayaran yang dilakukan wajib pajak diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok utang pajak. Mekanisme ini berbeda dari aturan sebelumnya yang membagi pembayaran secara proporsional antara pokok utang dan sanksi administratif.
Dengan perubahan tersebut, wajib pajak memiliki kesempatan untuk lebih dahulu menyelesaikan pokok kewajibannya. Setelah pokok utang pajak terlunasi, wajib pajak dapat mengajukan fasilitas pengurangan sanksi administratif sesuai tata cara dan persyaratan dalam KEP-239 Tahun 2026.
Cakupan fasilitas PSA juga meliputi berbagai jenis sanksi administratif. Di antaranya sanksi akibat keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh maupun SPT Masa, pembetulan SPT atas kemauan sendiri, serta keterlambatan penyetoran pajak.
Fasilitas tersebut juga mencakup sanksi akibat keterlambatan penerbitan Faktur Pajak, keterlambatan pembayaran angsuran PPh Pasal 25, serta sanksi dan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) maupun Surat Tagihan Pajak (STP). Termasuk pula sanksi hasil pemeriksaan terkait harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Meski demikian, tidak seluruh sanksi administratif dapat diajukan pengurangan atau penghapusannya melalui fasilitas ini. Sanksi yang timbul akibat proses keberatan, banding, maupun peninjauan kembali tidak termasuk dalam cakupan kebijakan tersebut.
Dudi menegaskan, sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, penyempurnaan aturan ini bukan kebijakan pemutihan pajak. Pemerintah tetap mewajibkan wajib pajak melunasi pokok utang, sementara pengurangan atau penghapusan sanksi diberikan secara selektif berdasarkan persyaratan yang berlaku.
Kebijakan tersebut diharapkan mendorong penyelesaian kewajiban perpajakan secara lebih tertib sekaligus menjaga rasa keadilan bagi wajib pajak yang selama ini telah memenuhi kewajibannya.
“Kami juga menegaskan komitmen integritas bahwa seluruh uang pajak 100% masuk langsung ke kas negara melalui bank persepsi. Lebih dari 90% penerimaan negara bergantung pada kesadaran dan pembayaran sukarela masyarakat, sehingga sinergi dan kepatuhan gotong royong ini sangat kita perlukan untuk pembangunan bangsa,” pungkas Dudi.
Kanwil DJP Kalimantan Barat menyatakan akan terus memberikan informasi dan pendampingan kepada wajib pajak agar ketentuan tersebut dapat dipahami serta diterapkan dengan baik.(*/Red)