 |
| Kemiskinan Turun dan Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen |
PONTIANAK, KP – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Barat hingga September 2026 menunjukkan dinamika yang sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat mencapai 5,61 persen, disertai penurunan angka kemiskinan dan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.
Realisasi pendapatan negara di Kalimantan Barat hingga September 2026 tercatat sebesar Rp11,05 triliun. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp22,29 triliun, sehingga mencatatkan defisit sebesar Rp11,25 triliun. Belanja negara tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah, pelayanan publik, pembangunan daerah, serta menjaga daya beli masyarakat.
Dari sisi belanja pemerintah pusat, realisasi mencapai Rp8,56 triliun. Belanja ini mencakup pelaksanaan berbagai program kementerian dan lembaga yang beroperasi di Kalimantan Barat. Adapun penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp13,73 triliun untuk mendukung pembiayaan pemerintahan daerah dan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.
Pada tingkat daerah, realisasi pendapatan APBD Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp16,16 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp13,79 triliun. Dengan demikian, APBD mencatatkan surplus sebesar Rp2,37 triliun. Selain itu, pembiayaan daerah tercatat Rp910,57 miliar sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp3,28 triliun.
Capaian tersebut menggambarkan kondisi pelaksanaan fiskal di daerah hingga akhir September. Namun, optimalisasi belanja tetap diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat direalisasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi kesejahteraan, perkembangan ekonomi Kalimantan Barat turut diikuti penurunan tingkat kemiskinan. Pemerintah terus mendorong berbagai program prioritas untuk memperkuat daya beli, memperluas akses layanan dasar, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelaksanaan program-program tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah juga terus dilakukan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga September 2026, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp4,51 triliun kepada 51.401 debitur. Pembiayaan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas usaha, mendorong produktivitas, serta membuka peluang kerja di berbagai sektor ekonomi.
Selain KUR, dukungan pembiayaan bagi masyarakat juga dilakukan melalui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Perkembangan ekonomi daerah juga dipengaruhi aktivitas perdagangan dan kondisi harga barang. Karena itu, pemerintah terus memantau perkembangan inflasi serta menjaga kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Langkah tersebut penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi Kalimantan Barat.
Ke depan, pelaksanaan APBN 2026 di Kalimantan Barat diharapkan semakin optimal, terutama dalam mendorong belanja produktif dan mempercepat pelaksanaan program prioritas. Pemerintah juga menyiapkan kebijakan fiskal tahun anggaran 2027 dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan fiskal memberikan manfaat yang luas. Dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran, APBN diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memperkuat pertumbuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.(*/Red)