JAKARTA, KP – Modus penipuan digital melalui pesan singkat atau SMS semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi fake Base Transceiver Station (BTS). Perangkat pemancar sinyal seluler palsu ini digunakan untuk mengirimkan pesan penipuan yang menyerupai komunikasi resmi, termasuk dari pihak perbankan, sehingga berpotensi mengecoh masyarakat.
Pada awal Oktober 2026, kepolisian membongkar operasi fake BTS di sekitar Jalan Sudirman, Jakarta, yang menargetkan hingga 20.000 SMS penipuan atau phishing per hari. Kasus ini kembali menyoroti pentingnya penguatan sistem keamanan digital dan perlindungan konsumen di tengah meningkatnya risiko kejahatan siber.
Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur, menilai perlindungan konsumen tidak bisa hanya bertumpu pada kewaspadaan individu. Dalam podcast bersama jurnalis independen Andini Effendi, ia menyoroti bagaimana pelaku memanfaatkan pesan yang tampak meyakinkan untuk mengelabui korban agar memberikan informasi sensitif.
Dalam modus tersebut, korban dapat diarahkan ke situs palsu yang menyerupai halaman resmi bank. Korban kemudian diminta memasukkan PIN, kode one-time password (OTP), atau nomor kartu kredit. Informasi yang diperoleh pelaku dapat dimanfaatkan untuk mengambil alih akun korban atau melakukan account takeover.
Menurut Niki, maraknya penipuan dengan teknik manipulasi semacam ini perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pendekatan perlindungan konsumen yang selama ini diterapkan.
“Memang benar, kita sudah mengedukasi masyarakat agar tidak membagikan OTP. Tapi kalau banyak orang tetap menjadi korban dengan modus seperti ini, kita perlu bertanya kembali: apakah ini benar-benar kesalahan konsumen?” ujar Niki dalam podcast tersebut.
Ia menekankan bahwa edukasi masyarakat tetap penting, tetapi harus diimbangi dengan sistem keamanan yang mampu mengantisipasi penyalahgunaan data. Lembaga keuangan, misalnya, perlu memastikan bahwa kode OTP atau kredensial yang berhasil dicuri tidak otomatis cukup bagi pelaku untuk mengambil alih akun nasabah.
Penerapan autentikasi dua faktor atau two-factor authentication (2FA) juga tidak serta-merta menjamin keamanan yang kuat. Tingkat perlindungannya bergantung pada jenis faktor autentikasi yang digunakan dan kemampuan sistem dalam memastikan bahwa akses benar-benar dilakukan oleh pihak yang berhak.
Karena itu, sistem keamanan perlu menerapkan verifikasi berlapis yang tidak hanya mengandalkan kode atau informasi yang dimasukkan pengguna. VIDA menyoroti tiga aspek verifikasi, yakni Verified Person, Verified Document, dan Verified Device.
Verified Person bertujuan memastikan identitas orang yang mengakses layanan, sedangkan Verified Document digunakan untuk memeriksa keaslian dokumen identitas dalam proses verifikasi. Adapun Verified Device berfokus pada pengenalan perangkat yang telah terdaftar dan dipercaya oleh sistem.
Pendekatan tersebut ditujukan untuk memperkuat perlindungan terhadap pengambilalihan akun. Dengan pemeriksaan tambahan yang sesuai, kode OTP yang dicuri tidak semestinya menjadi satu-satunya syarat untuk memperoleh akses ke rekening atau layanan digital. Namun, efektivitas perlindungan tetap bergantung pada penerapan dan integrasi setiap lapisan keamanan.
Selain memperkuat verifikasi identitas, Niki menilai standar keamanan digital juga perlu mempertimbangkan tingkat risiko suatu aktivitas, bukan semata-mata nilai transaksi yang dilakukan.
“Kalau kita menentukan apakah suatu aktivitas berisiko tinggi, kita tidak bisa hanya melihat nilai uang yang terlibat. Reset password, misalnya, tidak memiliki nilai transaksi, tetapi bisa menjadi pintu masuk untuk mengambil alih rekening. Kita perlu melihat risiko dan potensi penyalahgunaan dari aktivitas tersebut,” jelas Niki.
Pandangan tersebut menyoroti pentingnya pendekatan keamanan berbasis risiko. Aktivitas seperti penggantian kata sandi, pemulihan akun, atau perubahan informasi penting perlu mendapatkan pemeriksaan yang sesuai karena dapat menjadi celah bagi pelaku untuk menguasai akun korban, meskipun tidak melibatkan transaksi keuangan secara langsung.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, VIDA menghadirkan ID FraudShield, solusi teknologi untuk mendeteksi potensi penipuan identitas melalui sistem pertahanan berlapis. Teknologi ini terintegrasi dengan verifikasi biometrik serta menganalisis sejumlah indikator, termasuk perangkat, perilaku pengguna, jaringan, dan lokasi secara real-time.
Analisis berbagai indikator risiko tersebut membantu penyedia layanan mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang mungkin tidak terdeteksi melalui pemeriksaan biometrik saja. Dengan demikian, potensi penipuan diharapkan dapat dikenali lebih awal sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sesuai tingkat risikonya.
Di tengah perkembangan modus kejahatan digital, penguatan infrastruktur identitas menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan layanan keuangan. Pelaku tidak lagi hanya mengandalkan pencurian data, tetapi juga memanfaatkan rekayasa sosial dan penyamaran komunikasi resmi untuk mendapatkan kepercayaan korban.
Karena itu, perlindungan konsumen membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, penyedia layanan keuangan, perusahaan teknologi, hingga pemangku kepentingan terkait. Edukasi mengenai cara mengenali pesan mencurigakan perlu berjalan beriringan dengan sistem keamanan yang proaktif dan preventif.
Pembahasan lebih lanjut mengenai modus penipuan digital, tanggung jawab perlindungan konsumen, dan pendekatan keamanan identitas dapat disimak melalui video podcast Andini Effendi bersama Niki Luhur.
Masyarakat juga dapat mengakses situs resmi vida.id untuk memperoleh informasi mengenai solusi VIDA serta Where’s the Fraud, pusat edukasi yang membantu masyarakat mengenali dan mengantisipasi berbagai modus penipuan digital. (*/Red)