 |
| Cegah Kekosongan Stok |
KUBU RAYA, KP – Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat memperkuat tata kelola distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk mencegah kekosongan maupun penumpukan stok di fasilitas kesehatan. Langkah ini dilakukan agar pelayanan keluarga berencana (KB) bagi masyarakat tetap berjalan optimal.
Kepala Perwakilan BKKBN/Kemendukbangga Kalbar, Nyigit Wudi Amini, mengatakan masih ditemukan fasilitas kesehatan yang mengalami kekosongan stok (stockout), sementara fasilitas lainnya memiliki persediaan berlebih (overstock).
“Negara harus hadir ketika masyarakat, khususnya pasangan usia subur, membutuhkan alat kontrasepsi. Ketersediaannya harus terjamin dan dikelola dengan aman,” katanya.
Menurut Nyigit, pengelolaan kontrasepsi tidak hanya mencakup pengadaan dan distribusi, tetapi juga penyimpanan, pemantauan kondisi barang, penggunaan, hingga evaluasi. Penyimpanan yang tidak sesuai standar, termasuk suhu gudang yang tidak tepat, berisiko merusak alat atau obat kontrasepsi sebelum digunakan.
Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu lokasi percontohan karena telah menerapkan sistem distribusi alat kontrasepsi berbasis aplikasi secara penuh. Daerah ini juga dinilai memiliki komitmen dalam pengelolaan persediaan, termasuk pemusnahan alat kontrasepsi kedaluwarsa melalui kerja sama lintas sektor.
Pemantauan distribusi dilakukan melalui Sistem Informasi Rantai Pasok Alat Kontrasepsi (SIRIKA), sedangkan pencatatan capaian pelayanan KB menggunakan Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Kedua sistem tersebut membantu memantau ketersediaan barang sekaligus memastikan pelayanan kepada pasangan usia subur tercatat dengan baik.
Nyigit berharap penguatan koordinasi dan kepatuhan pelaporan dapat mengurangi selisih antara data stok dan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan demikian, distribusi kontrasepsi dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap fasilitas kesehatan.
Kepala DP3AP2KB Kalbar, Marlyna Almuthahar, menambahkan evaluasi tata kelola diperlukan untuk memastikan pelayanan KB berjalan tepat guna dan tepat sasaran, mulai dari perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi.
Ia mengatakan keterbatasan anggaran menuntut pemerintah mengembangkan strategi dan inovasi agar masyarakat tetap memperoleh layanan kontrasepsi. Karena itu, sinergi pemerintah provinsi, kabupaten, dan BKKBN perlu terus diperkuat untuk menjaga ketersediaan serta kualitas layanan.
Sementara itu, Kepala DP3KB Kabupaten Kubu Raya, dr. Dyah Tut Wuri Handayani, mendorong fasilitas kesehatan lebih disiplin melaporkan stok dan pelayanan melalui sistem yang tersedia. Data tersebut diperlukan untuk mencocokkan jumlah kontrasepsi yang keluar, digunakan, dan tersisa dengan catatan pelayanan penerima.
Pihaknya juga membangun grup koordinasi serta memberikan dukungan biaya pencatatan dan pelaporan kepada petugas setelah kewajiban pengisian data dipenuhi. Langkah ini diharapkan meningkatkan kepatuhan fasilitas kesehatan sehingga pengelolaan dan distribusi alat kontrasepsi semakin akurat serta pelayanan KB kepada masyarakat tetap terjaga.(*/Red)