 |
| Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono |
PONTIANAK, KP – Kinerja fiskal Kalimantan Barat menunjukkan tren positif hingga 31 Agustus 2026. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp9,69 triliun atau tumbuh 30,26 persen secara tahunan (yoy), dengan realisasi mencapai 57,76 persen dari target.
Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang tumbuh 33,29 persen (yoy) menjadi Rp8,73 triliun. Capaian tersebut ditopang oleh penerimaan pajak dalam negeri serta kepabeanan dan cukai.
“Tingginya setoran penerimaan negara ini mencerminkan roda bisnis dan aktivitas ekonomi masyarakat Kalimantan Barat yang terus bergerak aktif,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, dalam konferensi pers APBN Kalimantan Barat edisi September 2026 secara daring, Kamis (24/9).
Di sisi belanja, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp19,67 triliun atau 66,86 persen dari pagu. Kondisi tersebut turut mendorong penyempitan defisit anggaran hingga 10,49 persen.
“Akselerasi belanja ini didorong oleh Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh signifikan sebesar 48,42 persen (yoy) mencapai Rp7,34 triliun,” jelas Rahmat.
Menurutnya, peningkatan belanja pemerintah pusat diarahkan pada sejumlah program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Pada fungsi pendidikan, misalnya, realisasi mencapai Rp1,67 triliun, termasuk pembiayaan sarana Sekolah Rakyat senilai Rp556,24 miliar.
Sementara pada fungsi perumahan dan fasilitas umum, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di perdesaan sebesar Rp92,80 miliar serta peningkatan kualitas rumah swadaya sebesar Rp51,62 miliar di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
APBN juga dialokasikan untuk menopang kebutuhan dasar masyarakat dan konektivitas antarwilayah. Belanja Pegawai terealisasi Rp3.661,10 miliar yang terutama digunakan untuk mendukung operasional dan pelayanan publik aparat pertahanan, kepolisian, serta keagamaan di daerah.
Belanja Barang mencapai Rp2.364,74 miliar, termasuk penanganan jalan daerah oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp231,94 miliar. Sementara Belanja Modal terealisasi Rp1.315,96 miliar dan difokuskan antara lain untuk pembangunan sarana Sekolah Rakyat senilai Rp555,25 miliar serta pemeliharaan koridor jalan logistik atau backbone sebesar Rp142,10 miliar.
Untuk mendukung keberlanjutan pendidikan, skema bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) disalurkan secara terpusat oleh Kementerian Agama.
Transfer ke Daerah
Pada sisi Transfer ke Daerah (TKD), realisasi penyaluran hingga Agustus mencapai Rp12,33 triliun atau 73,73 persen dari alokasi APBN. Dana tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memastikan keberlanjutan layanan publik dan pembangunan hingga ke daerah.
Dukungan bagi masyarakat perdesaan antara lain diwujudkan melalui Dana Desa sebesar Rp518,98 miliar. Anggaran tersebut telah disalurkan melalui tahap I kepada 2.044 desa dan tahap II kepada 1.210 desa.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah, DAK Fisik tahap I telah disalurkan kepada seluruh pemerintah daerah penerima alokasi. Penyaluran tahap II kemudian dilanjutkan di Kabupaten Kubu Raya, Sanggau, dan Mempawah.
“Sementara itu, untuk menjamin mutu dan akses pendidikan dasar hingga usia dini, APBN merealisasikan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) secara tepat waktu,” ujar Rahmat.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah tersalurkan sebesar Rp1,26 triliun. Selain itu, BOP PAUD mencapai Rp61,88 miliar dan BOP Kesetaraan sebesar Rp26,71 miliar untuk memperkuat akses pendidikan melalui jalur nonformal.
Kinerja fiskal juga tercermin dari APBD konsolidasian se-Kalimantan Barat yang mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp14,83 triliun.
Rahmat menyebut struktur pendapatan daerah semakin mandiri dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 18,10 persen menjadi Rp4,23 triliun.
Capaian tersebut terutama didorong tiga komponen pajak daerah, yakni Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp693,22 miliar, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp484,61 miliar, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp400,51 miliar.
Dari retribusi daerah, kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp850,21 miliar, Perizinan Tertentu Rp81,76 miliar, dan Jasa Usaha Rp18,26 miliar. Sementara dari kelompok lain-lain PAD yang sah, kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan BLUD Rp105,50 miliar, Jasa Giro Rp25,40 miliar, serta Pendapatan dari Pengembalian Rp16,62 miliar.
Adapun belanja daerah terealisasi sebesar Rp12,42 triliun, dengan Belanja Operasi mendominasi sebesar 83,66 persen. Belanja tersebut digunakan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik dasar dan operasional pemerintahan di 14 kabupaten/kota.
MBG Jangkau Lebih dari 1 Juta Penerima
APBN juga terus mendukung pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional di Kalimantan Barat, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga Agustus 2026, program tersebut telah menjangkau 1.009.285 penerima manfaat dengan dukungan 510 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penerima manfaat mencakup siswa sekolah dasar, balita non-PAUD, ibu menyusui, anak PAUD dan TK, ibu hamil, hingga siswa SMP.
Realisasi anggaran MBG pada Agustus mencapai Rp245,19 miliar. Untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas keuangan SPPG, Kanwil DJPb Kalimantan Barat bersama BDK Pontianak juga menghadirkan inovasi Financial Advisory Pembukuan Akuntan SPPG melalui Aplikasi Laporan Keuangan SPPG (KAPUAZ), yang pada September 2026 diluncurkan dalam versi web bernama AKSIS.
“Untuk mendukung tata kelola keuangan SPPG yang baik, telah dilakukan pelatihan pengelolaan keuangan kepada seluruh SPPG. Sejalan dengan pelatihan ini, dampak Program MBG terhadap gizi anak sekolah dan UMKM tentunya perlu didalami lebih lanjut,” ujar Triyanto, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.
Selain MBG, APBN turut mengakselerasi program Sekolah Rakyat. Hingga Agustus 2026, realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp556,52 miliar.
Anggaran difokuskan pada pengelolaan Sekolah Rakyat, penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, serta penyelenggaraan program pembelajaran. Alokasi terbesar disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp556,24 miliar untuk pembangunan prasarana pendidikan dasar dan menengah di Kota Pontianak.
Program tersebut juga mendapat dukungan Kementerian Sosial melalui pelayanan publik, fasilitasi masyarakat, serta penyediaan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
Sekolah Rakyat Terintegrasi saat ini telah beroperasi di dua wilayah. Di Kota Pontianak, program tersebut melayani 19 siswa SD, 16 siswa SMP, dan 38 siswa SMA. Sementara di Kabupaten Ketapang, Sekolah Rakyat Terintegrasi membina 21 siswa SD dan 49 siswa SMA.
“Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses serta pemerataan kualitas pendidikan bagi anak-anak di Kalimantan Barat,” imbuh Rahmat.
Cek Kesehatan Gratis Capai 970 Ribu Orang
Di sektor kesehatan, pemerintah terus mendorong pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat Kalimantan Barat. Hingga 11 September 2026, layanan tersebut telah menjangkau 970.009 orang atau 16,7 persen dari total sasaran 5.812.914 penduduk.
Dari target 2026 sebesar 46 persen atau setara 2.673.940 orang, Kabupaten Sambas mencatat capaian kumulatif tertinggi sebesar 35,70 persen atau 237.651 jiwa. Berikutnya Kabupaten Ketapang dengan capaian 27,90 persen atau 170.749 jiwa dan Kota Singkawang sebesar 19,40 persen atau 49.609 jiwa.
Pemerintah terus mendorong sejumlah strategi percepatan, antara lain penyelesaian tunggakan data entry di puskesmas, perluasan layanan CKG di tempat kerja dan akhir pekan melalui weekend screening, kampanye edukasi, serta integrasi layanan massal di Posyandu, PAUD, sekolah, dan penyediaan layanan mobile screening.
Berbagai capaian tersebut menunjukkan peran APBN dan APBD tidak hanya tercermin dari angka penerimaan dan belanja, tetapi juga diarahkan untuk menopang pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program prioritas nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Kalimantan Barat.(*/Red)