 |
| Kondisi kemarau yang berlangsung juga berdampak terhadap ketersediaan air baku, sementara intrusi air laut memperburuk kualitas air Sungai Kapuas |
KUBU RAYA, KP – Krisis air bersih yang dirasakan masyarakat Kota Pontianak akibat meningkatnya kadar garam di Sungai Kapuas mendapat perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan serta musim kemarau, BPKP turun langsung memantau penanganan intrusi air laut dan kesiapan sumber air baku alternatif di Waduk Penepat, Desa Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (3/9/2026).
Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat tidak hanya menimbulkan persoalan kabut asap dan penurunan kualitas udara. Kondisi kemarau yang berlangsung juga berdampak terhadap ketersediaan air baku, sementara intrusi air laut memperburuk kualitas air Sungai Kapuas yang menjadi salah satu sumber utama pasokan air bersih bagi masyarakat Pontianak.
Kondisi tersebut memicu keluhan masyarakat karena air yang disalurkan Perumdam Tirta Khatulistiwa terasa asin. Berdasarkan data pemantauan kualitas air, kadar garam atau salinitas Sungai Kapuas dilaporkan melonjak hingga mencapai 5.000 mg/L.
Angka tersebut jauh melampaui ambang batas yang dipersyaratkan untuk kebutuhan air minum maupun mandi. Kondisi ini membuat optimalisasi Waduk Penepat menjadi semakin penting sebagai salah satu sumber air baku tawar alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap memimpin langsung pemantauan ke Waduk Penepat. Dalam kegiatan itu, ia didampingi Kepala Bagian Umum Marwanta Purba dan Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara Seno Winardi.
Pemantauan dilakukan untuk melihat langsung tata kelola, keandalan infrastruktur, serta efektivitas penyaluran air bersih kepada masyarakat di tengah kondisi krisis air baku.
Rudy mengatakan BPKP merespons langsung keluhan masyarakat terkait kondisi air asin yang terjadi di Pontianak. Dari hasil pemantauan, persoalan infrastruktur menjadi salah satu hal yang harus segera mendapatkan perhatian.
“Hari ini kita merespons keluhan masyarakat terkait air asin di Pontianak. Salah satu penyebab utamanya ternyata adalah perpipaan dan pompa yang kurang terpelihara, mungkin karena kita abai,” tegas Rudy.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih. BPKP pun mendorong percepatan penanganan melalui perbaikan infrastruktur serta penguatan sumber cadangan air tawar.
Rudy mengatakan sejumlah solusi jangka pendek telah dibahas bersama Perumdam Tirta Khatulistiwa sebagai pengelola Waduk Penepat.
“Tadi kita sudah berdiskusi dengan pihak Perumdam Tirta Khatulistiwa mengenai solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah perpipaan tersebut,” katanya.
Salah satu langkah yang didorong adalah pengelolaan khusus terhadap dampak air laut serta mengaktifkan kembali pompa menuju waduk yang sebelumnya belum berfungsi optimal. Dengan kembali beroperasinya pompa tersebut, pasokan air dapat segera dialirkan untuk menambah cadangan di Waduk Penepat.
Selain itu, pemompaan langsung dari Sungai Kapuas juga menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan agar waduk tetap memiliki cadangan air tawar. Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan anggaran dan sinergi dari berbagai pihak.
Di sela pemantauan, BPKP juga menyalurkan bantuan air minum kemasan kepada para petugas yang bertugas di lokasi Waduk Penepat sebagai bentuk kepedulian sosial.
BPKP menegaskan penanganan persoalan air asin tidak hanya membutuhkan solusi teknis dalam jangka pendek, tetapi juga pembenahan tata kelola dan perencanaan jangka panjang agar persoalan serupa dapat diantisipasi.
“BPKP terus mendorong seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah pengelola air minum untuk segera mengeksekusi solusi jangka pendek maupun panjang,” tambah Rudy.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas instansi untuk mempercepat perbaikan jaringan perpipaan dan revitalisasi penuh Waduk Penepat. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat Pontianak kembali memperoleh akses terhadap air tawar dan air bersih yang layak.
Di tengah kemarau, ancaman karhutla, dan meningkatnya intrusi air laut, persoalan air bersih kini menjadi tantangan yang harus segera ditangani bersama. Optimalisasi Waduk Penepat diharapkan dapat menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga pasokan air baku dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Pontianak. (*)