 |
| Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, menghadiri pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 3 Provinsi Kalimantan Barat |
SINGKAWANG, KP – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 3 Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang. Pengawalan pembangunan dinilai penting agar fasilitas pendidikan tersebut dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh para siswa.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, hadir dalam pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SRT 3 Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2026/2027, Senin (31/8). Dalam kegiatan tersebut, Rudy didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP), Rudy Laurentius S.
Pembukaan MPLS secara resmi dilakukan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Barat. Kegiatan juga dihadiri Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan Pemberdayaan Manusia dan Program, Fuji Abdul Rohman.
Sekolah Rakyat Terintegrasi merupakan program pendidikan berasrama yang menggabungkan jenjang pendidikan dasar hingga menengah dalam satu kawasan. Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas dan berkeadilan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta anak terlantar.
Dengan konsep pendidikan yang terintegrasi, SRT tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan keterampilan hidup. Pembinaan dilakukan secara berkelanjutan mulai dari jenjang dasar hingga pendidikan menengah sehingga diharapkan mampu menjadi salah satu sarana untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan.
Di sela kegiatan, Rudy M. Harahap menekankan pentingnya percepatan penyelesaian fasilitas SRT 3 Kalbar. Menurutnya, keberadaan sekolah tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas pemerataan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi merupakan langkah strategis dalam pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat. Kami terus mendorong dan mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mempercepat proses pembangunan serta penyempurnaan fasilitas sekolah rakyat ini,” kata Rudy.
Ia menambahkan, pengawalan dari aspek tata kelola dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan. Dengan proses yang tepat waktu dan tepat manfaat, fasilitas SRT diharapkan dapat segera digunakan secara maksimal untuk menunjang kegiatan belajar mengajar sekaligus kehidupan siswa selama berada di asrama.
Usai pembukaan MPLS, rombongan melanjutkan kegiatan dengan school tour dan meninjau langsung sejumlah fasilitas, mulai dari ruang kelas, asrama hingga ruang pertemuan. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi serta kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan para siswa.
Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan antara Koordinator Pengawasan Bidang IPP Rudy Laurentius S. bersama Kepala Sekolah SRT 3 Kalbar, Amirudin. Pembahasan difokuskan pada perkembangan pembangunan gedung, ketersediaan sarana dan prasarana, serta berbagai kebutuhan yang masih harus diselesaikan.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan SRT 3 Kalbar berjalan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. BPKP berharap penyempurnaan fasilitas dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga sekolah rakyat tersebut segera berfungsi secara optimal dalam memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.(*/Red)