 |
| Kementerian PU Bantah Rumor |
JAKARTA,KP – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menepis kabar miring yang beredar di media sosial terkait tudingan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi keluarga pejabat.
Pihak kementerian menegaskan bahwa informasi yang menyebut anak Menteri PU akan menonton Final Piala Dunia dengan fasilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah berita bohong atau hoaks.
Kementerian PU menjamin sama sekali tidak ada sepeser pun uang negara yang dialokasikan untuk membiayai anggota keluarga menteri dalam perjalanan ke luar negeri.
Menanggapi dokumen yang telanjur viral di jagat maya, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, memberikan klarifikasi mendalam.
Apri menjelaskan bahwa surat yang beredar tersebut sebenarnya hanyalah sebuah dokumen administrasi biasa yang diterbitkan untuk memenuhi syarat pengurusan visa di Kementerian Luar Negeri.
Surat itu sama sekali bukan nota persetujuan perjalanan dinas, apalagi sebuah bukti pencairan anggaran negara.
Pencantuman nama anggota keluarga dalam surat tersebut murni mengikuti hasil koordinasi dan saran teknis dari Kementerian Luar Negeri agar proses administrasi visa pendamping dapat berjalan satu pintu.
Pihak kementerian pun menggaransi prinsip akuntabilitas dalam polemik ini.
"Yang perlu kami tegaskan adalah tidak ada penggunaan APBN untuk pembiayaan anggota keluarga ataupun kepentingan pribadi. Apabila nantinya terdapat anggota keluarga yang mendampingi, seluruh pembiayaannya menggunakan dana pribadi," tegas Apri di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Lebih lanjut, Apri memaparkan bahwa rencana kunjungan kerja Menteri PU ke New York sendiri hingga saat ini statusnya masih bersifat tentatif.
Keberangkatan menteri beserta rombongan sangat bergantung pada dinamika dan prioritas agenda nasional di dalam negeri yang menyita perhatian besar, mulai dari penanganan pascabencana, percepatan program penyelesaian Sekolah Rakyat, hingga langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana El Nino.
Oleh karena itu, keberadaan nama anggota keluarga dalam dokumen administrasi tersebut sama sekali tidak bisa ditafsirkan sebagai kepastian keberangkatan, apalagi dituduh menggunakan fasilitas negara.
Di sisi lain, bocornya dokumen internal ke ranah publik kini menjadi perhatian serius bagi manajemen kementerian.
Kementerian PU saat ini tengah melakukan penelusuran mendalam untuk melacak sumber kebocoran dokumen dinas tersebut. Jika hasil investigasi membuktikan adanya keterlibatan pihak internal yang melanggar prosedur pengelolaan dokumen kedinasan, sanksi tegas dipastikan akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai penutup, Kementerian PU mengimbau masyarakat luas agar lebih bijak, tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi yang tidak utuh, serta selalu bersandar pada fakta demi menjaga transparansi publik.(*/Red)
