PONTIANAK, KP – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Barat hingga semester I 2026 menunjukkan hasil yang positif dan menjadi penopang penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, berbagai indikator makro ekonomi Kalbar tetap terjaga, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional, inflasi yang terkendali, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Juli 2026, disampaikan bahwa hingga 30 Juni 2026 realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp7,01 triliun atau 41,76 persen dari target. Capaian tersebut tumbuh 25,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp14,15 triliun atau 51,39 persen dari pagu anggaran, meningkat 4,77 persen secara tahunan. Belanja tersebut terus diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan konektivitas antarwilayah.
Secara makro, perekonomian Kalimantan Barat juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Pada triwulan I 2026, ekonomi Kalbar tumbuh sebesar 6,14 persen (year on year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 3,28 persen, sementara angka kemiskinan turun menjadi 5,97 persen.
Sektor pertanian juga menunjukkan performa yang kuat. Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 176,87 atau menjadi yang tertinggi di wilayah Kalimantan. Di sisi lain, neraca perdagangan tetap berada dalam kondisi surplus, menandakan aktivitas ekspor masih lebih tinggi dibandingkan impor.
Dari sisi penerimaan negara, kontribusi terbesar masih berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp6,34 triliun atau tumbuh 27,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rinciannya terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp5,87 triliun dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp466,79 miliar yang meningkat signifikan hingga 44,67 persen.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp667,45 miliar atau tumbuh 6,48 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi yang tetap berjalan baik sekaligus optimalisasi penerimaan negara.
Dari sisi belanja pemerintah pusat, realisasi mencapai Rp5,42 triliun atau 48,26 persen dari pagu, meningkat tajam 54,08 persen dibandingkan tahun lalu. Kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi ASN, TNI, dan Polri pada Juni 2026.
Belanja barang juga dimanfaatkan untuk mendukung operasional dan pemeliharaan infrastruktur konektivitas darat, khususnya jalan, dengan nilai mencapai Rp328,90 miliar. Sementara Belanja Modal sebesar Rp973,59 miliar digunakan antara lain untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan revitalisasi sarana serta prasarana madrasah.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, mengatakan setiap rupiah belanja negara harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Setiap rupiah belanja negara harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, konektivitas, dan layanan dasar menjadi kunci dalam menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Rahmat.
Selain belanja pemerintah pusat, Transfer ke Daerah (TKD) juga terus memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Hingga akhir Juni 2026, realisasinya mencapai Rp8,73 triliun atau 53,53 persen dari pagu, meningkat 5,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai layanan dasar, di antaranya penyaluran Dana Desa kepada lebih dari 2.300 desa, Dana BOS bagi hampir 1,1 juta siswa di 7.821 sekolah, serta DAK Fisik yang telah disalurkan kepada Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Sambas, dan Sanggau.
APBN juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional di Kalimantan Barat. Hingga 22 Juli 2026, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari 1 juta penerima manfaat melalui 510 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Untuk mendukung tata kelola keuangan program tersebut, Kanwil DJPb Kalbar bersama BDK Pontianak dan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mengembangkan aplikasi pelaporan keuangan KAPUAZ yang membantu proses pembukuan dan penyusunan laporan keuangan SPPG secara lebih akuntabel.
Di sektor kesehatan, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah dimanfaatkan oleh 441.240 masyarakat atau sekitar 7,6 persen dari target penerima hingga akhir Juni 2026. Pemerintah terus memperluas cakupan layanan melalui seluruh puskesmas di Kalimantan Barat.
Program Sekolah Rakyat juga terus berjalan dengan realisasi anggaran mencapai Rp2,89 miliar. Program tersebut telah dilaksanakan di Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang, serta didukung pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Sambas dan Kubu Raya.
Pada sektor kelautan, APBN mengalokasikan lebih dari Rp6 miliar untuk pengembangan Kampung Nelayan melalui perlindungan dan pemberdayaan kelompok nelayan di berbagai daerah.
Sementara itu, dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha juga terus diperkuat. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp2,60 triliun kepada 32.855 debitur atau sekitar 58 persen dari plafon tahunan. Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan penyaluran terbesar.
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp430,99 miliar kepada 3.289 debitur, dengan Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah dengan realisasi tertinggi.
Selain itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp78,10 miliar kepada 14.170 debitur yang mayoritas bergerak di sektor perdagangan.
Pemerintah berharap sinergi antara APBN dan APBD terus diperkuat agar pembangunan daerah berjalan semakin efektif, mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat di tengah tantangan ekonomi global.(*/Red)