PONTIANAK, KP – Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih dipengaruhi dinamika geopolitik, fluktuasi harga energi, dan perlambatan perdagangan internasional, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Barat tetap menunjukkan ketahanan yang kuat.
Hingga akhir April 2026, APBN Regional Kalimantan Barat mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat daya beli masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial.
Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Mei 2026 yang digelar pada 26 Mei lalu. Dalam pemaparannya, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Triyanto, menegaskan bahwa APBN tetap tumbuh meskipun dunia masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik.
Hingga 30 April 2026, Pendapatan Negara di Kalimantan Barat telah mencapai Rp4,46 triliun atau 26,56 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, Belanja Negara terealisasi sebesar Rp9,20 triliun atau 34,46 persen dari total pagu anggaran. Dengan perkembangan tersebut, APBN Regional Kalimantan Barat mencatatkan defisit sebesar Rp4,74 triliun yang secara tahunan melebar tipis sebesar 0,18 persen.
Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara di daerah ini. Hingga April 2026, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp3,97 triliun atau 25,13 persen dari target dan tumbuh 16,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didukung oleh sejumlah sektor utama seperti administrasi pemerintahan yang tumbuh 43,73 persen, industri pengolahan sebesar 26,33 persen, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang meningkat 22,91 persen.
Sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi mencapai 26,65 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi masyarakat dan distribusi barang di Kalimantan Barat tetap terjaga dengan baik meskipun berada di tengah tekanan ekonomi global.
Di bidang kepabeanan dan cukai, penerimaan Bea Cukai hingga April 2026 tumbuh 5,82 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya impor bahan baku industri seperti caustic soda untuk pengolahan alumina, serta impor prefabricated building dan generator. Namun demikian, penerimaan Bea Keluar masih mengalami kontraksi akibat belum adanya ekspor crude palm oil (CPO), sementara ekspor masih didominasi produk turunan kelapa sawit.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan performa positif dengan realisasi mencapai Rp483,57 miliar atau 50,11 persen dari target. Capaian tersebut tumbuh 5,80 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari kelompok Badan Layanan Umum (BLU), Universitas Tanjungpura menjadi satuan kerja dengan capaian PNBP tertinggi yang mencapai Rp112,89 miliar.
Dari sisi pengeluaran, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp2,99 triliun atau 28,86 persen dari pagu dan tumbuh 42,36 persen dibandingkan tahun lalu. Adapun Transfer ke Daerah telah mencapai Rp6,20 triliun atau 38,02 persen dari pagu yang tersedia.
Fungsi pelayanan umum masih menjadi pos belanja terbesar dengan realisasi mencapai Rp6,34 triliun. Namun dari sisi pertumbuhan, fungsi perumahan dan fasilitas umum mencatat lonjakan paling tinggi hingga 3.690,9 persen, diikuti fungsi ekonomi sebesar 222,6 persen, perlindungan lingkungan hidup 50,3 persen, dan pendidikan sebesar 43,6 persen.
Tingginya pertumbuhan pada fungsi perumahan dan fasilitas umum dipengaruhi oleh pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) yang bertujuan meningkatkan kualitas sanitasi perkotaan. Program yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum tersebut telah menyerap anggaran sebesar Rp99,7 miliar.
Transfer ke Daerah juga terus berperan sebagai instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi penerima transfer terbesar dengan realisasi mencapai Rp979,01 miliar. Sementara pada tingkat kabupaten, Kabupaten Ketapang menerima Rp574,96 miliar, disusul Kabupaten Sintang Rp548,37 miliar dan Kabupaten Sambas Rp514,61 miliar.
Kinerja keuangan pemerintah daerah turut menunjukkan tren yang positif. Hingga April 2026, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp5,49 triliun atau 22,26 persen dari target dan tumbuh 13,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, realisasi belanja daerah mencapai Rp4,32 triliun sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp1,17 triliun.
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator paling menggembirakan. Hingga April 2026, PAD mencapai Rp1,53 triliun atau 23,92 persen dari target dan melonjak 80,76 persen secara tahunan. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Selain menjaga stabilitas ekonomi, APBN juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional di Kalimantan Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga April 2026 telah menjangkau lebih dari satu juta penerima manfaat dengan dukungan lebih dari 18 ribu petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Capaian tersebut telah mendekati target yang ditetapkan pemerintah.
Dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diwujudkan melalui Program Sekolah Rakyat Tahun 2026 yang dilaksanakan di Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sambas.
Hingga April 2026, program tersebut telah menyerap anggaran lebih dari Rp1,34 miliar untuk mendukung layanan pendidikan, pembinaan tenaga kependidikan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
Dengan berbagai capaian tersebut, APBN Regional Kalimantan Barat terus membuktikan perannya sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pelayanan publik, mendukung pembangunan daerah, serta melindungi daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.(*/Red)
