 |
| Senator asal Kalimantan Barat di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Maria Goreti, menyampaikan hasil temuan terkait potensi dan persoalan strategis daerah usai rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. |
PONTIANAK,KP – Senator asal Kalimantan Barat di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Maria Goreti, mengungkap sejumlah temuan penting terkait potensi dan persoalan strategis di daerahnya usai menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (5/5/2026).
Rapat kerja yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut dinilai membuka banyak informasi baru yang akan ditindaklanjuti di tingkat pusat sesuai kewenangannya sebagai anggota DPD RI.
“Buat saya ini sesuatu yang baru dan bagi Jakarta akan sangat menyenangkan. Kami benar-benar dapat anugerah terbesar saya rasa dari hasil rapat kerja ini,” ujar Maria Goreti kepada awak media.
Dalam pertemuan tersebut, dua isu besar menjadi sorotan utama, yakni tata ruang dan wilayah (RTRW) serta penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, perhatian juga tertuju pada dinamika desa dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan di Kalimantan Barat.
Maria Goreti mengungkapkan adanya penambahan jumlah desa di Kalbar, dari 2.031 menjadi 2.046 desa. Hal ini, menurutnya, mendorong pihaknya untuk lebih aktif turun langsung ke lapangan guna menyerap aspirasi sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Desa kita di Kalbar mengalami penambahan dari 2.031 jadi 2.046,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa desa merupakan instrumen penting dalam pembangunan nasional, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, kebijakan terkait desa perlu dikawal agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan arus migrasi tenaga kerja ke luar negeri.
“Sehingga banyak orang ‘berkerumun’ di desa. Sebuah tamparan bagi kami jika warga desa di Indonesia, termasuk di Kalbar, lebih banyak menggantungkan hidupnya di luar negeri,” katanya.
Di sisi lain, Maria Goreti juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah yang menjadi kendala utama dalam pengembangan potensi Kalbar. Ia berharap pemerintah pusat dapat mengkaji ulang skema pembagian anggaran dengan mempertimbangkan faktor lain seperti luas wilayah, tidak semata jumlah penduduk.
Dari hasil rapat kerja tersebut, ia juga menemukan potensi ekonomi yang dinilai menjanjikan, salah satunya pengembangan industri garam di wilayah Paloh, Kabupaten Sambas. Potensi ini dinilai sejalan dengan target swasembada garam nasional pada 2027.
“Ini potensi Kalbar yang menggembirakan,” ujarnya.
Maria Goreti mengapresiasi antusiasme OPD Pemprov Kalbar dalam menyampaikan berbagai data dan informasi. Ia mengibaratkan hasil rapat kerja tersebut melebihi ekspektasi awal.
“Tadinya kami mencari ‘4 karung’, ternyata dapatnya segudang! Ini jadi kekuatan baru, energi baru bagi saya dan kami di DPD RI,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa rapat kerja ini merupakan bagian dari amanat konstitusional untuk menyerap aspirasi daerah. Hasilnya akan dibawa ke tingkat nasional, khususnya melalui Komite I DPD RI.
Namun demikian, ia juga mengkritisi kecenderungan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai semakin sentralistik, sehingga berpotensi mengurangi esensi otonomi daerah.
“Ketika desentralisasi itu diambil menjadi sentralistik, sebenarnya itu mengangkangi hakikat keberadaan DPD. Karena ikon DPD lahir sebagai perekat Republik Indonesia dan ikon otonomi,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Maria Goreti memastikan pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut secara resmi kepada pemerintah pusat guna mencari solusi yang tepat.
“Saya yang secara resmi de jure dan de facto menerima aspirasi, kami bersurat, tapi nanti mungkin yang bersurat ini berempat. Jadi bukan hanya saya Maria Goreti di Komite I,” pungkasnya.(*/Red)
