 |
| Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran di Kayong Utara |
PONTIANAK, KP - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, menggelar Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun 2026 bersama Bupati Kabupaten Kayong Utara, Romi Wijaya, di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (26/02). Pertemuan ini menjadi tahapan awal dalam proses evaluasi untuk memastikan alokasi APBD Kabupaten Kayong Utara selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah.
Dalam pemaparannya, Rudy menegaskan bahwa kualitas perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintah daerah memegang peranan strategis dalam mendukung agenda nasional, termasuk pencapaian target Asta Cita dan Quick Wins PHTC. Ia menekankan bahwa evaluasi tidak semata bersifat administratif, melainkan diarahkan untuk menguji relevansi, efektivitas, dan dampak belanja daerah.
“BPKP akan memfokuskan evaluasi pada lima sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Rudy mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat risiko ketidakefektifan anggaran yang cukup signifikan di Kabupaten Kayong Utara. Tercatat anggaran senilai Rp351,87 miliar atau sekitar 99,91 persen dari rancangan subkegiatan berisiko tidak efektif akibat sejumlah faktor, termasuk keberadaan subkegiatan yang dinilai tidak relevan dengan sasaran pembangunan.
“Evaluasi ini bukan sekadar rutinitas, melainkan instrumen strategis untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat Kayong Utara,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu berani melakukan identifikasi terhadap program yang tidak produktif atau boros untuk kemudian dialihkan melalui mekanisme refocusing ke program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Rudy mendorong penguatan sinergi target pembangunan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Salah satu contoh yang disorot adalah penyelarasan target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kayong Utara agar konsisten dengan target Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Berdasarkan pengalaman evaluasi sebelumnya, BPKP juga merekomendasikan langkah-langkah pembenahan birokrasi dan penguatan kualitas belanja daerah. Ia menekankan agar hasil efisiensi anggaran benar-benar diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU).
“Bupati perlu memanfaatkan hasil efisiensi anggaran melalui refocusing ke program prioritas yang berkontribusi langsung terhadap Misi Asta Cita dan secara signifikan mampu mengungkit pencapaian IKU Kepala Daerah,” ujarnya.
Selain aspek penganggaran, Rudy turut menyoroti pentingnya integrasi kinerja organisasi hingga ke level individu aparatur. Menurutnya, indikator sasaran pembangunan harus diturunkan secara konsisten hingga tingkat subkegiatan dan diintegrasikan ke dalam sistem penilaian kinerja pegawai.
“Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan indikator sasaran sampai dengan tingkat subkegiatan ke dalam sistem penilaian kinerja pegawai,” katanya.
Ia menutup dengan menekankan urgensi peningkatan kualitas data dalam penetapan target serta penguatan kapasitas teknis aparatur perencana. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah agar tetap terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
