 |
| Program MBG Mendorong ekonomi lokal di Kalbar |
KALBAR, KP — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berperan dalam pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga mulai menunjukkan dampak nyata terhadap pergerakan ekonomi di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Barat. Hal tersebut terungkap dari rangkaian kunjungan kerja Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, ke Kabupaten Sambas, Sintang, dan Melawi pada akhir Januari 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penelitian awal BPKP dalam mengawal akuntabilitas pelaksanaan program MBG. Dari hasil pengamatan di lapangan, Rudy menilai program strategis nasional ini telah berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul.
Di Kabupaten Sambas, Senin (26/1), Rudy bersama Bupati Sambas Satono meninjau langsung operasional tiga Dapur MBG, yakni Dapur MBG Kartiasa, Dapur MBG Semangau, dan Dapur MBG Dalam Kaum. Dari kunjungan tersebut, BPKP memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
“Akuntabilitas program MBG memastikan bahwa setiap butir nasi dan protein sampai ke anak-anak kita dengan standar gizi yang tepat,” tegas Rudy. Ia menambahkan, tata kelola yang baik juga mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal, sehingga bahan baku tidak perlu didatangkan dari luar daerah apabila sudah tersedia di pasar setempat.
Temuan serupa diperoleh saat kunjungan ke Kabupaten Sintang, Rabu (28/1). Rudy menilai program MBG memiliki potensi besar dalam menjawab tantangan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut. Selama ini, faktor ekonomi membuat sebagian anak usia sekolah harus bekerja di sektor perkebunan sawit.
“Dengan program MBG, Pemerintah Kabupaten Sintang akan dapat memastikan anak-anak bisa sekolah, selain mendapatkan gizi layak. Mereka tidak perlu lagi kerja di kebun,” ungkapnya. Menurut Rudy, peningkatan partisipasi sekolah melalui jaminan pemenuhan gizi akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan IPM daerah.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memetakan potensi sektor pertanian dan peternakan agar UMKM lokal dapat berperan sebagai pemasok utama kebutuhan dapur MBG. “Ini agar UMKM lokal bisa menjadi penyuplai utama, bukan sekadar menjadi penonton bagi penyedia dari luar daerah,” katanya.
Sementara itu, di Kabupaten Melawi, Kamis (29/1), Rudy melihat peluang besar penguatan ekonomi lokal melalui sinergi dapur MBG dengan sektor peternakan, pertanian, serta badan usaha milik daerah. Ia mencatat, dua perusahaan daerah air minum di Kabupaten Sintang dan Melawi telah mulai memasok kebutuhan air minum untuk dapur MBG.
“Penghasilannya sekitar Rp300 ribu sampai Rp500 ribu per bulan per dapur MBG,” jelasnya. Menurut Rudy, hal ini menunjukkan bahwa MBG mampu menciptakan perputaran ekonomi yang nyata, meskipun dimulai dari skala kecil.
Meski demikian, Rudy mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola dan manajemen risiko korupsi dalam pelaksanaan program tersebut. “Manajemen risiko korupsi sangat krusial dalam pelaksanaan program strategis ini. Satu saja kesalahan terjadi, maka citra institusi akan buruk. Oleh karena itu, manajemen risiko korupsi harus dibuat secara konkret, bukan sekadar urusan administratif,” tegasnya.
Melalui rangkaian kunjungan kerja tersebut, BPKP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat agar berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas. Program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki status gizi generasi muda, tetapi juga memutus rantai kemiskinan serta menggerakkan roda perekonomian daerah melalui kemandirian pangan lokal.(*/Red)
