PONTIANAK, KP — Kalimantan Barat menutup Tahun Anggaran 2025 dengan kondisi fiskal yang tetap solid dan terkendali, di tengah tekanan dinamika perekonomian global serta berbagai penyesuaian kebijakan nasional. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional terbukti memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, menopang aktivitas masyarakat, serta memastikan kesinambungan pembangunan.
Hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan negara di Kalimantan Barat mencapai Rp12.980,92 miliar atau 104,54 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp29.982,95 miliar atau 95,79 persen dari pagu. Capaian ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang tetap disiplin hingga penutupan tahun anggaran.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp9.756,75 miliar atau 94,45 persen dari pagu. Belanja pegawai menyerap Rp4.611,40 miliar atau 98,52 persen, sedangkan belanja barang terealisasi Rp3.940,64 miliar atau 91,07 persen untuk mendukung operasional pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, belanja modal mencapai Rp1.187,24 miliar atau 90,97 persen yang diarahkan pada pembangunan dan revitalisasi infrastruktur. Belanja bantuan sosial juga tersalurkan secara optimal sebesar Rp17,47 miliar atau 99,42 persen, terutama untuk mendukung sektor pendidikan melalui satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama.
Dari sisi penerimaan negara, kinerja perpajakan Kalimantan Barat secara neto mencapai 98,06 persen dan menempatkan provinsi ini pada peringkat keempat nasional. Pertumbuhan penerimaan neto tercatat sebesar 14,13 persen, menjadikannya peringkat kedua secara nasional. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta industri pengolahan yang berkaitan erat dengan komoditas unggulan daerah.
Penerimaan kepabeanan dan cukai juga menunjukkan penguatan signifikan sepanjang 2025. Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat mencatat pertumbuhan penerimaan sebesar 45,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total penerimaan bea dan cukai mencapai Rp664,4 miliar, jauh melampaui target Rp314,3 miliar, dengan komoditas crude palm oil (CPO) dan produk turunannya sebagai kontributor utama.
Kinerja positif juga tercermin pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Hingga Desember 2025, realisasi PNBP dari Barang Milik Negara (BMN), piutang negara, dan lelang mencapai Rp49,8 miliar atau 113 persen dari target, tumbuh sekitar 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari pengelolaan BMN dan kegiatan lelang yang ditangani KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang. Nilai total BMN di Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp96,9 triliun atau sekitar 1,3 persen dari total nasional, dengan dominasi aset tanah serta jalan, jembatan, dan irigasi.
Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir 2025 mencapai Rp20.226,20 miliar atau 96,45 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum tersalurkan hampir sepenuhnya, demikian pula Dana Alokasi Khusus non fisik, Dana Desa, Dana Bagi Hasil, dan DAK fisik. Insentif daerah bahkan telah terealisasi penuh, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga pelayanan publik serta kesinambungan pembangunan.
Di sisi lain, APBD konsolidasi pemerintah daerah Kalimantan Barat hingga 31 Desember 2025 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp23.329,47 miliar dan belanja daerah Rp20.534,43 miliar. Kondisi ini menghasilkan surplus APBD sebesar Rp2.795,04 miliar, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercatat Rp3,43 triliun yang memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk mendukung program tahun berikutnya.
Capaian tersebut dipaparkan dalam Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Januari 2026 yang digelar pada 29 Januari 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Menutup tahun 2025, APBN tetap bekerja menjaga keseimbangan ekonomi daerah. Pendapatan negara mampu melampaui target, sementara belanja diarahkan untuk mendukung layanan publik, pembangunan, dan perlindungan sosial masyarakat Kalimantan Barat,” ujarnya.
Selain menopang stabilitas fiskal, APBN juga mendukung berbagai program prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat hingga akhir 2025 telah menjangkau 634.364 penerima manfaat melalui 272 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Per 26 Januari 2026, jumlah satuan pelayanan meningkat menjadi 379 unit dengan total penerima manfaat mencapai 877.222 orang atau sekitar 70 persen dari target nasional.
Di sektor pendidikan, APBN mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat dengan realisasi anggaran mencapai Rp2.647,01 juta di Kota Pontianak, Rp533,06 juta di Kabupaten Ketapang, dan Rp394 juta di Kabupaten Landak. Program ini memberikan akses pendidikan bagi peserta didik lintas jenjang, termasuk Sekolah Rakyat Terintegrasi yang telah berjalan di Pontianak dan Ketapang.
Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat juga didorong melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh KPP di Kalimantan Barat. Sepanjang 2025, realisasi KUR tercatat sebesar Rp76,55 miliar yang disalurkan kepada 66 debitur. Penyaluran terbesar dilakukan melalui Bank Tabungan Negara sebesar Rp50,24 miliar, dengan Kota Pontianak menjadi wilayah penyaluran tertinggi. KUR ini menjadi sarana pembiayaan bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor perumahan, guna mendukung pembangunan, pembelian, serta renovasi rumah dan tempat usaha.(*/Red)
