PONTIANAK, KP – Efisiensi anggaran tidak semestinya dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai pemicu lahirnya kreativitas baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Pesan itu ditegaskan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, dalam kegiatan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (20/11).
Dalam kegiatan tersebut, Rudy hadir bersama Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalbar, Aunurrofik. Koordinasi ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan antara Pemprov Kalbar dan BPKP untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya itu dinilai penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Rudy menekankan bahwa dorongan efisiensi justru dapat menumbuhkan pola pikir yang lebih inovatif. Menurutnya, pemerintah daerah akan semakin terpacu untuk menemukan metode baru dalam menggali potensi pendapatan yang selama ini belum dimaksimalkan. “Tekanan efisiensi anggaran seharusnya menjadi pemicu kreativitas, bukan penghambat munculnya ide-ide baru dalam pemungutan PAD,” ujarnya. Ia menambahkan, tekanan tersebut mendorong pemerintah daerah lebih serius mengkaji berbagai sumber pendapatan yang selama ini kurang tergarap.
Selain mengedepankan inovasi, Rudy juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong peningkatan PAD. Digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah, termasuk pemanfaatan QRIS, dinilai dapat memperluas akses, meningkatkan kepatuhan, dan mempermudah proses pembayaran bagi wajib pajak. Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari modernisasi tata kelola yang tidak bisa dihindarkan.
Rudy menambahkan bahwa peningkatan PAD bukan hanya tugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tetapi merupakan tanggung jawab seluruh OPD dan lembaga terkait. Kolaborasi dan sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan target penerimaan dapat tercapai. “Kita harus menyusun rencana aksi yang terperinci dan melaksanakannya dengan turun langsung ke lapangan,” ujarnya.
Melalui koordinasi yang digelar tersebut, Pemprov Kalbar bersama BPKP berharap dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih konkret. Dengan strategi yang tepat dan komitmen lintas instansi, potensi kekayaan daerah diyakini dapat dioptimalkan menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
