.JPG)
PONTIANAK, KP – Menutup tahun 2025, arah kebijakan fiskal di Kalimantan Barat menunjukkan daya tahan yang kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hal ini dipaparkan dalam Konferensi Pers APBN Edisi November 2025 yang digelar Kementerian Keuangan Kalimantan Barat pada Kamis (4/12). Kondisi ekonomi regional tercatat tetap bergerak stabil meskipun dunia masih diliputi ketidakpastian global.
Sejumlah indikator makro memperlihatkan posisi Kalimantan Barat yang relatif solid. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Agustus 2025 mencapai 70,90%, dengan dominasi partisipasi laki-laki sebesar 85,32%. Gini Rasio sebesar 0,316 menunjukkan ketimpangan pendapatan masih lebih rendah dari nasional, meskipun menjadi yang tertinggi di kawasan Kalimantan. Garis kemiskinan tercatat Rp622.882 per kapita dengan tingkat kemiskinan 6,16%, sementara Indeks Pembangunan Manusia berada di angka 72,09 yang menempatkan Kalbar dalam kategori tinggi.
Sektor-sektor unggulan tetap menjadi tumpuan pergerakan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp82.695,18 miliar, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp42.996,98 miliar. Struktur ekonomi masih didominasi oleh pertanian yang menyumbang 21,50%, diikuti industri 16,02%, dan perdagangan 13,89%. Ketiga sektor ini menjadi sandaran ketahanan ekonomi di tengah fluktuasi harga komoditas global. Pertumbuhan ekonomi Kalbar berada pada 4,70%, sementara inflasi hingga Oktober 2025 terjaga dengan stabil pada 2,07% secara tahunan.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menegaskan pentingnya peran fiskal dalam menjaga momentum perekonomian. “Kinerja APBN sampai dengan 31 Oktober 2025 menunjukkan peran fiskal yang semakin kuat dalam menopang perekonomian daerah, serta mendukung kualitas layanan publik bagi masyarakat,” katanya.
Realisasi pendapatan negara hingga 31 Oktober 2025 telah mencapai Rp9.809,87 miliar atau 79,01% dari target. Penerimaan perpajakan tumbuh positif, terutama dari perdagangan besar dan eceran, pertanian–kehutanan–perikanan, serta industri pengolahan yang sebagian besar bertumpu pada komoditas sawit. Pertumbuhan positif juga terjadi pada PPN yang meningkat 7,72%, mencerminkan aktivitas konsumsi yang tetap kuat. Sementara itu, penerimaan bea dan cukai mencapai kinerja impresif sebesar 96,87%, didorong tingginya ekspor CPO dan produk turunannya. Potensi ekspor daun kratom kini turut diamati sebagai peluang tambahan bagi peningkatan penerimaan di masa mendatang. PNBP juga tumbuh 6,19% menjadi Rp1.101,90 miliar yang berasal dari PNBP lainnya dan pendapatan BLU.
Di sisi belanja negara, realisasi mencapai Rp23.965,09 miliar atau 77,22% dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat difokuskan pada penguatan pelayanan publik, terutama melalui belanja pegawai sebesar Rp3.795,38 miliar, belanja barang Rp2.448,40 miliar, serta belanja modal Rp567,84 miliar untuk rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur. Belanja bantuan sosial juga tersalur sebesar Rp15,61 miliar, terutama dalam bentuk dukungan pendidikan.
Transfer ke Daerah (TKD) menunjukkan akselerasi dengan realisasi Rp17.137,86 miliar atau 82,18% dari alokasi. Komponen terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp11.313,43 miliar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi penerima TKD terbesar secara nominal dengan Rp2.528,75 miliar. Terdapat penyesuaian alokasi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025, termasuk penyesuaian DAU dan DAK Fisik.
Pada level pemerintah daerah, kinerja APBD konsolidasi menunjukkan pendapatan sebesar Rp19.601,82 miliar yang terdiri dari PAD Rp4.574,67 miliar serta pendapatan transfer Rp14.973,77 miliar. Belanja daerah mencapai Rp16.400,77 miliar sehingga menghasilkan surplus Rp3.201,05 miliar. Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja tertinggi. Sementara pada sisi pajak daerah, PBBKB menjadi penyumbang terbesar dari komponen konsumtif dengan Rp661,79 miliar, diikuti PKB dan BBNKB untuk komponen non-konsumtif.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Kalbar hingga November 2025 menunjukkan perekonomian yang tetap tangguh serta didukung kebijakan fiskal yang kuat. Belanja diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, perlindungan sosial, hingga penguatan daya saing daerah. Dengan pengelolaan fiskal yang stabil dan terarah, Kalimantan Barat optimistis dapat mempertahankan momentum pertumbuhan yang inklusif hingga penghujung tahun.(*/Red)
