 |
| Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono (Tengah) saat menjawab pertanyaan dari awak media |
PONTIANAK, KP – Menjelang berakhirnya tahun 2025, kinerja perekonomian Kalimantan Barat tetap menunjukkan ketahanan yang solid di tengah dinamika ekonomi global. Dukungan konsumsi masyarakat, kinerja sektor-sektor utama, serta peran kebijakan fiskal melalui APBN menjadi faktor penting yang menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Kondisi tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Desember 2025 yang digelar Kementerian Keuangan Kalimantan Barat, Selasa (30/12/2025), sebagai bentuk akuntabilitas publik atas pengelolaan fiskal hingga 30 November 2025.
Secara makro, perekonomian Kalimantan Barat tumbuh sebesar 5,31 persen secara tahunan. Struktur ekonomi daerah masih ditopang oleh sektor pertanian yang berkontribusi 21,50 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 16,02 persen, serta perdagangan sebesar 13,89 persen.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku tercatat Rp82.695,18 miliar, sementara atas dasar harga konstan mencapai Rp42.996,98 miliar. Seiring dengan itu, indikator sosial ekonomi juga menunjukkan kondisi yang relatif stabil, tercermin dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 70,90 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,82 persen, Gini Rasio 0,316, serta Garis Kemiskinan sebesar Rp622.882.
Tekanan inflasi sepanjang tahun juga berhasil dikendalikan. Inflasi tahunan tercatat 2,04 persen, inflasi tahun kalender 1,57 persen, dan inflasi bulanan 0,24 persen dengan Indeks Harga Konsumen berada di level 108,50. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi.
Di sisi lain, kesejahteraan petani menunjukkan perbaikan yang signifikan, tercermin dari Nilai Tukar Petani Kalimantan Barat yang berada di peringkat keempat tertinggi nasional dengan angka 170,66.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menegaskan bahwa kebijakan fiskal sepanjang 2025 berperan penting dalam menjaga stabilitas tersebut.
Menurutnya, APBN tidak hanya menjadi instrumen stabilisasi ekonomi, tetapi juga berfungsi melindungi masyarakat serta memastikan program pembangunan daerah berjalan optimal. Sepanjang tahun, arah kebijakan fiskal difokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi daerah agar tetap tumbuh berkelanjutan.
Dari sisi pendapatan negara, realisasi hingga 30 November 2025 mencapai Rp11.089,51 miliar atau 89,31 persen dari target. Penerimaan perpajakan menyumbang Rp9.881,92 miliar dengan capaian 85,90 persen, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp1.207,59 miliar atau 132,29 persen dari target.
Meskipun penerimaan pajak secara tahunan mengalami kontraksi sekitar 1,88 persen, kinerja Pajak Pertambahan Nilai tetap tumbuh positif, mencerminkan kuatnya aktivitas konsumsi dan perdagangan. Pertumbuhan tersebut terutama berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta industri pengolahan.
Sementara itu, penerimaan Bea dan Cukai melonjak signifikan hingga 71,35 persen secara tahunan, didorong oleh meningkatnya Bea Keluar dari komoditas CPO dan produk turunannya, serta peluang ekspor daun kratom. Kinerja PNBP juga tumbuh 5,52 persen secara tahunan berkat peningkatan seluruh pos penerimaan.
Pada sisi belanja, realisasi belanja negara di Kalimantan Barat mencapai Rp26.645,83 miliar atau 85,99 persen dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp7.768,70 miliar atau 76,66 persen, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang.
Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur yang menopang konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kinerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa juga menunjukkan akselerasi yang kuat. Hingga akhir November 2025, realisasi TKD mencapai Rp18.877,13 miliar atau 90,52 persen dari alokasi.
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik menjadi komponen dengan serapan tertinggi, sementara Dana Desa telah terealisasi lebih dari 80 persen. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebagai penerima TKD terbesar secara nominal dengan realisasi mencapai Rp2.629,11 miliar.
Sementara itu, kinerja APBD konsolidasi pemerintah daerah hingga 30 November 2025 mencatatkan pendapatan daerah sebesar Rp22.002,78 miliar dan belanja daerah Rp18.117,21 miliar, sehingga menghasilkan surplus Rp3.885,57 miliar.
Pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer dari pusat, sedangkan belanja difokuskan pada belanja operasi dan belanja transfer sebagai upaya peningkatan layanan publik dan pemerataan pembangunan.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Kalimantan Barat hingga penutup tahun 2025 mencerminkan pengelolaan fiskal yang sehat dan responsif.
Stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga, sementara instrumen fiskal terus berperan sebagai penopang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.(*/Red)
