.png)
SAMBAS, KP – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, menilai bahwa QRIS memiliki peluang besar menjadi ikon integrasi pembayaran pajak daerah di masa mendatang. Pernyataan itu ia sampaikan usai menghadiri Opening Ceremony LENTERA (Layanan Perbankan Nusantara) Batas Negeri Tahun 2025 yang digelar Bank Indonesia di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, pada 13 November 2025.
Rudy hadir bersama Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Aunurrofik. Ia menekankan bahwa pengembangan QRIS, selain memperkuat layanan Cross Border sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan Rupiah, juga membuka peluang besar dalam modernisasi layanan pembayaran publik, termasuk pajak daerah. Momentum tersebut turut menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas lembaga semakin solid, melibatkan Bank Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sambas, PLBN Aruk, Otoritas Jasa Keuangan, BPKP, Jasa Raharja, Jasa Raharja Putera, hingga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
QRIS Cross Border yang diperkenalkan dalam kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia, Bank Kalbar, dan Jasa Raharja. Layanan ini dapat dimanfaatkan oleh warga negara asing yang melintas melalui PLBN Aruk, Nanga Badau, dan Entikong, sehingga memudahkan transaksi keuangan lintas batas secara aman dan efisien.
Menurut Rudy, inisiatif ini sejalan dengan penguatan peran pengawasan dalam memastikan implementasi sistem pembayaran pajak daerah yang lebih efektif dan akuntabel. Ia mencontohkan bagaimana inovasi pembayaran digital telah memberi dampak nyata bagi pelayanan publik, termasuk pembayaran pajak kendaraan melalui program Samsat Gokatan, hasil kolaborasi Bapenda, Jasa Raharja, dan Ditlantas Polda Kalbar.
“Inovasi ini secara nyata meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas transaksi, baik untuk layanan lintas batas maupun pelayanan publik domestik,” ujarnya. Rudy menegaskan bahwa BPKP akan terus mengawal tata kelola pelaksanaan digitalisasi sistem pembayaran tersebut agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat perbatasan maupun bagi negara.
Puncak kegiatan Lentera Batas Negeri berlangsung meriah melalui Pesta Rakyat yang dihadiri lebih dari seribu warga perbatasan. Acara tersebut menjadi simbol perayaan dan kebanggaan atas kedaulatan Rupiah.
Melalui inisiatif Lentera Batas Negeri, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah, perbankan, akademisi, dan masyarakat berkomitmen memperluas literasi dan akseptasi pembayaran digital di wilayah 3T. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa layanan keuangan yang inklusif, efisien, dan berdaya saing dapat diakses seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di perbatasan.(*/Red)
Rudy hadir bersama Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Aunurrofik. Ia menekankan bahwa pengembangan QRIS, selain memperkuat layanan Cross Border sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan Rupiah, juga membuka peluang besar dalam modernisasi layanan pembayaran publik, termasuk pajak daerah. Momentum tersebut turut menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas lembaga semakin solid, melibatkan Bank Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sambas, PLBN Aruk, Otoritas Jasa Keuangan, BPKP, Jasa Raharja, Jasa Raharja Putera, hingga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
QRIS Cross Border yang diperkenalkan dalam kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia, Bank Kalbar, dan Jasa Raharja. Layanan ini dapat dimanfaatkan oleh warga negara asing yang melintas melalui PLBN Aruk, Nanga Badau, dan Entikong, sehingga memudahkan transaksi keuangan lintas batas secara aman dan efisien.
Menurut Rudy, inisiatif ini sejalan dengan penguatan peran pengawasan dalam memastikan implementasi sistem pembayaran pajak daerah yang lebih efektif dan akuntabel. Ia mencontohkan bagaimana inovasi pembayaran digital telah memberi dampak nyata bagi pelayanan publik, termasuk pembayaran pajak kendaraan melalui program Samsat Gokatan, hasil kolaborasi Bapenda, Jasa Raharja, dan Ditlantas Polda Kalbar.
“Inovasi ini secara nyata meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas transaksi, baik untuk layanan lintas batas maupun pelayanan publik domestik,” ujarnya. Rudy menegaskan bahwa BPKP akan terus mengawal tata kelola pelaksanaan digitalisasi sistem pembayaran tersebut agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat perbatasan maupun bagi negara.
Puncak kegiatan Lentera Batas Negeri berlangsung meriah melalui Pesta Rakyat yang dihadiri lebih dari seribu warga perbatasan. Acara tersebut menjadi simbol perayaan dan kebanggaan atas kedaulatan Rupiah.
Melalui inisiatif Lentera Batas Negeri, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah, perbankan, akademisi, dan masyarakat berkomitmen memperluas literasi dan akseptasi pembayaran digital di wilayah 3T. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa layanan keuangan yang inklusif, efisien, dan berdaya saing dapat diakses seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di perbatasan.(*/Red)
