JAKARTA, KP – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik dan mengambil sumpah Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 di Istana Negara, Rabu (8/10). Pelantikan tersebut dilakukan setelah para anggota Dewan Komisioner terpilih melalui Sidang Paripurna DPR pada 22 September 2025.
Pengangkatan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 111/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS. Nama-nama yang ditetapkan antara lain Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner, Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua, Doddy Zulverdi sebagai Anggota Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, serta Ferdinan D Purba sebagai Anggota Bidang Penjaminan Polis. Selain itu, Aida S Budiman ditunjuk sebagai anggota ex-officio dari Bank Indonesia, sementara Suminto mewakili Kementerian Keuangan. Dengan demikian, Dewan Komisioner LPS kini berjumlah tujuh orang, termasuk Dian Ediana Rae yang masih menjabat sebagai anggota ex-officio dari Otoritas Jasa Keuangan.
Formasi baru ini menggantikan pejabat lama yang telah menyelesaikan masa tugas, yakni Didik Madiyono selaku Anggota Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, serta Luky Alfirman yang menjabat sebagai anggota ex-officio Kementerian Keuangan. Didik Madiyono sebelumnya juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Komisioner LPS sejak pengunduran diri Purbaya Yudhi Sadewa, yang kemudian dilantik Presiden menjadi Menteri Keuangan pada 8 September 2025.
Usai pelantikan di Istana Negara, pada hari yang sama dilaksanakan serah terima jabatan di Kantor LPS, Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzy Amro, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, serta Deputi Senior Gubernur BI Destry Damayanti.
Dengan terbentuknya kepemimpinan baru, LPS diharapkan dapat semakin memperkuat perannya dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional sekaligus memastikan stabilitas sektor jasa keuangan di tengah dinamika perekonomian global.(*/Red)
