PONTIANAK, KP – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola yang baik dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Komitmen itu diwujudkan melalui penyerahan Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester I Tahun 2025 kepada Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di ruang kerjanya, Selasa (7/10).
Laporan yang disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M. Harahap, tersebut bukan sekadar dokumen rutin, melainkan hasil seleksi ketat dari 36 LED provinsi, di mana hanya 16 yang dinilai layak diserahkan langsung ke gubernur. Kalbar menjadi salah satu daerah terpilih karena menghadapi sejumlah tantangan strategis yang perlu segera ditangani.
Dalam paparannya, Rudy menjelaskan Kalbar berada di “persimpangan jalan” pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi ini pada 2024 masih berada di peringkat 31 dari 38 provinsi, diperburuk oleh keterbatasan kapasitas fiskal, ketimpangan antarwilayah, serta lemahnya kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, dan tata kelola keuangan daerah.
LED merekomendasikan tiga fokus pembenahan utama: penurunan kemiskinan, pemerataan akses dan kualitas pendidikan, serta peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Rudy menekankan bahwa isu-isu ini saling terkait dengan kebutuhan untuk memperkuat kemandirian fiskal serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Gubernur Ria Norsan menyambut baik rekomendasi tersebut. Ia menyatakan komitmen untuk menindaklanjutinya dengan langkah-langkah konkret. Menurutnya, permasalahan infrastruktur jalan dan pelayanan kesehatan masih menjadi pekerjaan besar di Kalbar. Ia menyoroti data jalan yang dianggap tidak valid, padahal kondisi jalan yang baik sangat berpengaruh pada kelancaran ekonomi.
“Kalau jalan bagus, ekonomi lancar, ekonomi itu tumbuh. Itu harapan saya,” ungkap Norsan.
Sementara di sektor kesehatan, ia mencontohkan masalah di daerah Sokan, di mana puskesmas tersedia namun tenaga medis tidak ada, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak optimal. Hal ini selaras dengan temuan BPKP mengenai usia harapan hidup Kalbar yang masih di bawah rata-rata nasional serta keterbatasan rumah sakit swasta yang belum bermitra dengan BPJS Kesehatan.
Selain itu, laporan BPKP juga menggarisbawahi rendahnya kemandirian fiskal Kalbar yang masih di bawah 50 persen, penyerapan anggaran yang belum maksimal, serta minimnya kontribusi BUMD. Meski Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendapat penilaian baik, opini BPK dan Survei Penilaian Integritas (SPI) justru menunjukkan tren penurunan.
Untuk memperkuat tata kelola, BPKP mendorong pembentukan forum governance daerah dengan mengoptimalkan peran Forkopimda. Forum ini diibaratkan Rudy seperti dewan komisaris di perusahaan, yang mampu mendukung pengambilan keputusan strategis secara kolektif agar tidak terjadi kesalahan arah.
LED juga menawarkan rekomendasi konkret bagi Kalbar, termasuk potensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diperkirakan bisa menambah penerimaan hingga Rp300 miliar. Selain itu, BPKP menekankan pentingnya memanfaatkan dana Rp200 triliun yang telah dikucurkan pemerintah melalui Bank Himbara untuk penguatan UMKM di daerah.
Ke depan, LED ini diharapkan menjadi pijakan bagi pemerintah provinsi dalam menyusun kebijakan terpadu dan berkelanjutan, terutama untuk penanganan kemiskinan, penguatan UMKM, serta pemerataan pembangunan. BPKP juga menjadwalkan pembahasan lanjutan mengenai isu ketahanan pangan pada semester kedua tahun ini.
Dengan penyerahan LED ini, BPKP kembali menegaskan posisinya sebagai mitra strategis dalam memperkuat akuntabilitas keuangan dan efektivitas pembangunan daerah, sekaligus memastikan kesejahteraan rakyat Kalimantan Barat dapat meningkat secara berkelanjutan.(*/Red)