PONTIANAK, KP – Kepemimpinan yang tanggap dan strategis dalam mengelola risiko menjadi sorotan utama dalam gelaran Library Cafe Auditing MRPN Series #4 yang diselenggarakan secara daring oleh Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan (Putrajakwas) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Selasa, 29 Juli 2025. Dengan mengusung tajuk “Kepemimpinan Risiko: Katalisator Suksesnya Pembangunan Nasional”, kegiatan ini mengajak seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk melihat kembali peran krusial para pemimpin dalam membentuk budaya risiko yang adaptif, tanggap, dan proaktif.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, yang menjadi salah satu influencer dalam forum tersebut, menekankan bahwa kepemimpinan bukan semata soal otoritas, melainkan seni mengajak orang untuk bertindak secara sadar terhadap potensi risiko yang dihadapi organisasi. Dalam konteks pengawasan pemerintahan daerah, kepemimpinan berperan penting dalam menciptakan ekosistem kerja yang mampu membaca, mengantisipasi, dan merespons risiko sebelum dampak buruk terjadi.
Menurut Rudy, budaya risiko yang dibangun oleh kepemimpinan yang visioner akan sangat menentukan bagaimana suatu organisasi mengambil keputusan strategis dan memenuhi janji kinerja. Tanpa fondasi budaya risiko yang kuat, organisasi rentan terseret dalam rutinitas yang membiarkan aktivitas berjalan bertentangan dengan kebijakan yang ada, bahkan tanpa menyadari bahaya laten yang mengintai di bagian lain dari sistem kerja. Kondisi seperti ini tidak hanya mengancam pencapaian tujuan strategis dan operasional, tetapi juga berisiko besar terhadap reputasi dan keberlanjutan organisasi secara keseluruhan.
Dalam forum yang berlangsung secara intensif tersebut, Rudy pun berbagi pengalaman dari Provinsi Kalimantan Barat, khususnya dalam transformasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jika sebelumnya penanganan lebih bersifat reaktif, kini pendekatannya telah bergeser menjadi preventif berkat tumbuhnya budaya risiko di lapangan yang ditopang oleh kepemimpinan yang berpikir jauh ke depan. Ini menjadi contoh konkret bagaimana perubahan cara pandang terhadap risiko, jika didukung oleh pemimpin yang memahami urgensi manajemen risiko, bisa menghasilkan perubahan sistemik yang nyata.
Menambah kekayaan perspektif dalam diskusi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto turut hadir dan membagikan pandangannya terkait pilar-pilar yang perlu dimiliki seorang pemimpin untuk menanamkan budaya risiko yang efektif. Ayi menekankan bahwa keteladanan adalah unsur paling berpengaruh dalam mengubah cara pandang organisasi terhadap risiko. Menurutnya, menjadi role model, menyampaikan pesan eksplisit, memberikan insentif atas perilaku yang sejalan dengan pengelolaan risiko, serta menampilkan simbol dan tindakan nyata, adalah kunci pembentuk budaya risiko yang kuat.
Ia pun menggarisbawahi bahwa perbedaan antara ucapan dan tindakan pemimpin akan menurunkan kredibilitas serta merusak proses internalisasi budaya risiko. Konsistensi atau walk the talk, menurutnya, adalah elemen tak terpisahkan dalam proses pembentukan persepsi publik dan internal terhadap keseriusan suatu organisasi dalam menerapkan manajemen risiko.
Rudy pun mengakui bahwa membangun budaya risiko bukan proses yang bisa terjadi dalam waktu singkat. Ia menyebut pentingnya pergeseran paradigma dalam memandang manajemen risiko, dari sekadar pemenuhan administratif menjadi bagian dari refleksi nilai dan prinsip kerja organisasi. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, harus diresapi bersama oleh seluruh elemen organisasi agar budaya risiko bisa tumbuh secara organik dan berkelanjutan.
Kegiatan Library Cafe Auditing MRPN Series #4 ini menjadi ruang yang relevan untuk mempertemukan perspektif dan praktik dari berbagai daerah dalam membahas tema yang selama ini sering berada di balik layar proses pembangunan. Harapannya, diskusi ini dapat menjadi pemantik kesadaran kolektif bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh sejauh mana kepemimpinan di berbagai level mampu menempatkan manajemen risiko sebagai bagian inti dari tata kelola yang baik. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, kepemimpinan risiko bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mutlak bagi keberlanjutan pemerintahan yang tangguh dan akuntabel. (*/Red)
