BANDAR SERI BEGAWAN, KP – Indonesia kembali menegaskan perannya dalam memperkuat kerja sama regional untuk mencegah penyelundupan manusia di kawasan ASEAN. Hal ini tampak dari partisipasi aktif delegasi Indonesia pada The 28th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) dan pertemuan terkait yang berlangsung di Rizqun International Hotel, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Selasa (12/8/2025).
.jpeg)
Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, memimpin langsung delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, serta KBRI Bandar Seri Begawan. Pertemuan ini mempertemukan seluruh Kepala Imigrasi negara anggota ASEAN, Timor Leste, dan perwakilan Sekretariat ASEAN.
Dalam forum tersebut, Indonesia memaparkan keberhasilan aparat dalam mengungkap jalur penyelundupan manusia berkat sinergi yang efektif antara penegak hukum nasional dan internasional. Capaian ini diapresiasi sebagai salah satu best practice yang dapat dijadikan rujukan bagi negara anggota lainnya.
Selain membahas upaya pemberantasan penyelundupan manusia, forum juga menyoroti peningkatan keamanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi utama. Indonesia menawarkan strategi transformasi dengan memanfaatkan teknologi mutakhir seperti autogate dan kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat layanan pemeriksaan sekaligus memperkuat pengawasan di perbatasan. Usulan Indonesia mencakup kesepakatan lintas batas (Border Crossing Agreement), operasi maritim bersama, hingga program pelatihan terpadu bagi petugas imigrasi di kawasan.
Salah satu inisiatif yang mencuri perhatian peserta forum adalah program Desa Binaan Imigrasi. Program ini dipaparkan Indonesia sebagai langkah preemtif yang tidak hanya mengedukasi masyarakat, tetapi juga mencegah praktik penyelundupan manusia serta tindak pidana perdagangan orang. Model pemberdayaan masyarakat berbasis desa tersebut dianggap unik karena memadukan pendekatan teknologi dengan keterlibatan langsung masyarakat.
Dalam forum tersebut, Indonesia memaparkan keberhasilan aparat dalam mengungkap jalur penyelundupan manusia berkat sinergi yang efektif antara penegak hukum nasional dan internasional. Capaian ini diapresiasi sebagai salah satu best practice yang dapat dijadikan rujukan bagi negara anggota lainnya.
Selain membahas upaya pemberantasan penyelundupan manusia, forum juga menyoroti peningkatan keamanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi utama. Indonesia menawarkan strategi transformasi dengan memanfaatkan teknologi mutakhir seperti autogate dan kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat layanan pemeriksaan sekaligus memperkuat pengawasan di perbatasan. Usulan Indonesia mencakup kesepakatan lintas batas (Border Crossing Agreement), operasi maritim bersama, hingga program pelatihan terpadu bagi petugas imigrasi di kawasan.
Salah satu inisiatif yang mencuri perhatian peserta forum adalah program Desa Binaan Imigrasi. Program ini dipaparkan Indonesia sebagai langkah preemtif yang tidak hanya mengedukasi masyarakat, tetapi juga mencegah praktik penyelundupan manusia serta tindak pidana perdagangan orang. Model pemberdayaan masyarakat berbasis desa tersebut dianggap unik karena memadukan pendekatan teknologi dengan keterlibatan langsung masyarakat.
.jpeg)
Hari pertama DGICM 2025 menegaskan komitmen bersama negara-negara ASEAN dan Timor Leste untuk memperkuat kerja sama lintas batas, memberantas kejahatan perdagangan orang, serta meningkatkan keamanan kawasan. “DGICM merupakan forum strategis untuk membangun sinergi antarnegara dalam menjaga keamanan perbatasan, mencegah kejahatan lintas negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian,” ujar Yuldi Yusman.
Menutup pernyataannya, Yuldi menegaskan bahwa Indonesia mendorong kerja sama yang lebih erat melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan teknologi mutakhir. “Kami percaya, dengan kolaborasi yang solid, kawasan ASEAN dapat menjadi lebih aman dan tangguh dalam menghadapi tantangan keimigrasian,” katanya.(*/Red)
