PONTIANAK, KP – Sinergi antar lembaga pengawas terus diperkuat demi memastikan program strategis pemerintah berjalan tepat sasaran. Salah satunya terlihat dalam kerja sama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kalimantan Barat dalam mengawal program ketahanan pangan.
Momentum kolaborasi ini terjalin saat Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, menerima kunjungan balasan Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Barat, Sri Haryati, bersama jajaran di ruang kerjanya, Rabu (20/8).
Rudy yang didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Dadi Trimunardi, menyampaikan bahwa sinergi ini berfokus pada pertukaran data dan informasi, khususnya terkait program ketahanan pangan di provinsi tersebut.
“Ini menjadi momentum penting untuk mengoptimalkan pengawasan dan memastikan akuntabilitas anggaran,” ujar Rudy.
Dalam pertemuan itu, Sri Haryati yang akrab disapa Lilik menjelaskan bahwa BPK akan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional terkait ketahanan pangan sebagai bagian dari pemeriksaan kinerja.
Pemeriksaan tersebut difokuskan pada dua pilar utama, yakni ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Sebagai langkah awal, BPK memilih Kalimantan Barat dan Kabupaten Melawi sebagai lokasi pemeriksaan, mengingat kondisi ketahanan pangan di wilayah tersebut masih dinilai “merah”.
“Kita ingin memperoleh insight yang berguna saat nanti turun melakukan pemeriksaan kinerja,” kata Lilik.
Rudy menyambut baik rencana tersebut dan menegaskan bahwa BPKP juga secara rutin melakukan pengawasan program ketahanan pangan.
Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan berbagai informasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Polri, dan TNI terkait tantangan serta implementasi di lapangan. Beberapa isu krusial pun diungkapkan dalam pertemuan tertutup tersebut.
Kolaborasi antara BPKP dan BPK ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat pengawasan sekaligus menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Harapannya, hasil dari pengawasan dan pemeriksaan ini tidak hanya berhenti pada evaluasi, tetapi juga mampu melahirkan rekomendasi strategis yang komprehensif demi perbaikan kebijakan dan pembangunan yang lebih baik di Kalimantan Barat.(*/Red)
