SINGKAWANG, KP – Dalam upaya memperkuat program strategis nasional, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat kembali mengambil peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Komitmen itu tercermin dalam keterlibatan aktif BPKP Kalbar pada pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3, yang digelar selama tiga hari, dari 12 hingga 14 Juni 2025 di Dodik Bela Negara Rindam XII/Tanjungpura (TPR), Kota Singkawang.
Pelatihan ini menjadi bagian dari rangkaian strategi pemerintah dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah kebijakan terobosan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak I
ndonesia sejak usia dini. SPPI, yang disiapkan sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan program ini, dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dapat dijalankan secara efisien, efektif, dan akuntabel. 
Kehadiran BPKP Kalbar dalam pelatihan ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi elemen penting yang memperkaya substansi materi pembelajaran. Melalui sesi-sesi yang intensif, tim pengajar dari BPKP memberikan pemahaman mendalam kepada para calon SPPI mengenai pentingnya pengendalian internal, terutama dalam konteks pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Fokus ini menjadi sangat relevan mengingat program MBG melibatkan alokasi dana yang besar serta distribusi logistik dalam skala nasional.
Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, hadir langsung untuk meninjau jalannya pelatihan bersama Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Sumastro, serta Komandan Satuan Pendidikan Dodik Bela Negara Rindam XII/TPR, Letkol ARM Juli Susilo. Dalam kesempatan itu, Rudy menegaskan bahwa pelatihan ini memiliki nilai strategis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, SPPI bukan hanya peserta pelatihan biasa, melainkan agen perubahan yang kelak menjadi tulang punggung keberhasilan program-program pembangunan nasional.
“Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga mendukung terciptanya sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan program strategis nasional,” ujar Rudy dalam sambutannya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program MBG sangat tergantung pada kualitas tata kelola yang diterapkan di lapangan. Dengan penguatan dari sisi kompetensi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas, para SPPI akan lebih siap menghadapi tantangan nyata di masyarakat.
Rudy juga menekankan bahwa MBG bukanlah sekadar program pembagian makanan gratis. Lebih dari itu, program ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dengan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang memadai, pemerintah tengah mempersiapkan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. “Ini bukan soal makan saja. Ini soal kualitas hidup. Soal bagaimana kita mencetak generasi unggul untuk masa depan Indonesia,” tegasnya.
Selama pelatihan, para peserta mendapatkan materi yang komprehensif dari BPKP Kalbar. Materi tersebut mencakup dasar hukum pengelolaan keuangan negara, siklus pengelolaan APBN, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), perencanaan dan penganggaran, serta mekanisme bantuan pemerintah. Tidak hanya itu, mereka juga dibekali dengan pengetahuan tentang pelaporan, penatausahaan keuangan, dan proses audit yang kelak akan menjadi bagian dari pengawasan pelaksanaan MBG.
Antusiasme para peserta pun terlihat jelas sepanjang sesi. Diskusi berjalan aktif, pertanyaan-pertanyaan kritis bermunculan, dan semangat untuk belajar tampak mendominasi suasana pelatihan. Ini menjadi indikator kuat bahwa para calon SPPI memahami besarnya tanggung jawab yang akan mereka emban.
Bagi BPKP Kalbar, keterlibatan dalam pelatihan SPPI Batch 3 bukanlah sebuah keterpaksaan, melainkan panggilan tugas yang sesuai dengan mandatnya sebagai institusi pengawasan. Rudy menyatakan bahwa dukungan nyata terhadap pelaksanaan program MBG adalah bentuk kontribusi BPKP dalam memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran. "Dengan sumber daya manusia yang terlatih dan sistem pengendalian yang kuat, program MBG akan memberikan dampak positif yang maksimal dan berkontribusi nyata pada peningkatan gizi serta kualitas hidup masyarakat,” tuturnya.
Langkah-langkah seperti ini membuktikan bahwa pengawasan bukanlah semata-mata aktivitas administratif, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembangunan. BPKP Kalbar, dengan seluruh perangkat dan kapasitas yang dimiliki, terus mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pelatihan SPPI adalah salah satu contoh nyata bagaimana sinergi antarlembaga dapat mewujudkan cita-cita besar bangsa.
Melalui pelatihan ini, pemerintah tidak hanya membekali para sarjana dengan keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan semangat pengabdian dan integritas dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan. Diharapkan, para SPPI yang telah mengikuti pelatihan ini akan menjadi motor penggerak di daerah masing-masing, mengawal implementasi program MBG dengan semangat dan dedikasi tinggi.
Dengan segala upaya ini, Kalimantan Barat menjadi saksi nyata bagaimana sinergi antara lembaga pengawasan, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan militer dapat menjadi landasan kuat bagi keberhasilan program nasional. Dan di tengah tantangan zaman yang terus berkembang, BPKP Kalbar telah meneguhkan perannya sebagai penjaga integritas pembangunan bangsa.(*/Red)
Kehadiran BPKP Kalbar dalam pelatihan ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi elemen penting yang memperkaya substansi materi pembelajaran. Melalui sesi-sesi yang intensif, tim pengajar dari BPKP memberikan pemahaman mendalam kepada para calon SPPI mengenai pentingnya pengendalian internal, terutama dalam konteks pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Fokus ini menjadi sangat relevan mengingat program MBG melibatkan alokasi dana yang besar serta distribusi logistik dalam skala nasional.
Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, hadir langsung untuk meninjau jalannya pelatihan bersama Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Sumastro, serta Komandan Satuan Pendidikan Dodik Bela Negara Rindam XII/TPR, Letkol ARM Juli Susilo. Dalam kesempatan itu, Rudy menegaskan bahwa pelatihan ini memiliki nilai strategis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, SPPI bukan hanya peserta pelatihan biasa, melainkan agen perubahan yang kelak menjadi tulang punggung keberhasilan program-program pembangunan nasional.
“Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga mendukung terciptanya sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan program strategis nasional,” ujar Rudy dalam sambutannya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program MBG sangat tergantung pada kualitas tata kelola yang diterapkan di lapangan. Dengan penguatan dari sisi kompetensi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas, para SPPI akan lebih siap menghadapi tantangan nyata di masyarakat.
Rudy juga menekankan bahwa MBG bukanlah sekadar program pembagian makanan gratis. Lebih dari itu, program ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dengan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang memadai, pemerintah tengah mempersiapkan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. “Ini bukan soal makan saja. Ini soal kualitas hidup. Soal bagaimana kita mencetak generasi unggul untuk masa depan Indonesia,” tegasnya.
Selama pelatihan, para peserta mendapatkan materi yang komprehensif dari BPKP Kalbar. Materi tersebut mencakup dasar hukum pengelolaan keuangan negara, siklus pengelolaan APBN, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), perencanaan dan penganggaran, serta mekanisme bantuan pemerintah. Tidak hanya itu, mereka juga dibekali dengan pengetahuan tentang pelaporan, penatausahaan keuangan, dan proses audit yang kelak akan menjadi bagian dari pengawasan pelaksanaan MBG.
Antusiasme para peserta pun terlihat jelas sepanjang sesi. Diskusi berjalan aktif, pertanyaan-pertanyaan kritis bermunculan, dan semangat untuk belajar tampak mendominasi suasana pelatihan. Ini menjadi indikator kuat bahwa para calon SPPI memahami besarnya tanggung jawab yang akan mereka emban.
Bagi BPKP Kalbar, keterlibatan dalam pelatihan SPPI Batch 3 bukanlah sebuah keterpaksaan, melainkan panggilan tugas yang sesuai dengan mandatnya sebagai institusi pengawasan. Rudy menyatakan bahwa dukungan nyata terhadap pelaksanaan program MBG adalah bentuk kontribusi BPKP dalam memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran. "Dengan sumber daya manusia yang terlatih dan sistem pengendalian yang kuat, program MBG akan memberikan dampak positif yang maksimal dan berkontribusi nyata pada peningkatan gizi serta kualitas hidup masyarakat,” tuturnya.
Langkah-langkah seperti ini membuktikan bahwa pengawasan bukanlah semata-mata aktivitas administratif, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembangunan. BPKP Kalbar, dengan seluruh perangkat dan kapasitas yang dimiliki, terus mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pelatihan SPPI adalah salah satu contoh nyata bagaimana sinergi antarlembaga dapat mewujudkan cita-cita besar bangsa.
Melalui pelatihan ini, pemerintah tidak hanya membekali para sarjana dengan keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan semangat pengabdian dan integritas dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan. Diharapkan, para SPPI yang telah mengikuti pelatihan ini akan menjadi motor penggerak di daerah masing-masing, mengawal implementasi program MBG dengan semangat dan dedikasi tinggi.
Dengan segala upaya ini, Kalimantan Barat menjadi saksi nyata bagaimana sinergi antara lembaga pengawasan, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan militer dapat menjadi landasan kuat bagi keberhasilan program nasional. Dan di tengah tantangan zaman yang terus berkembang, BPKP Kalbar telah meneguhkan perannya sebagai penjaga integritas pembangunan bangsa.(*/Red)
