PONTIANAK, KP - Dalam rangka memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Coffee Talk and Sharing Session bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kalimantan Barat. Kegiatan yang berlangsung di Aula Ismahayana, Kantor BPKP Kalbar, ini menjadi wadah penting untuk mengonsolidasikan strategi mitigasi risiko atas pelaksanaan program MBG yang semakin kompleks.
Dalam sesi tersebut, Mujiyanto selaku Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat BPKP Kalbar mewakili Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, menyampaikan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada sistem pengelolaan risiko yang terstruktur dan kolaboratif, tidak hanya dari sisi operasional, namun juga dari aspek akuntabilitas. Ia menekankan bahwa program MBG merupakan inisiatif strategis pemerintah dalam membentuk generasi Indonesia yang sehat dan cerdas melalui pemenuhan gizi seimbang sejak usia dini. Pada tahun 2025, program ini menargetkan 17,9 juta penerima manfaat dengan melibatkan sekitar 5.000 SPPG di seluruh Indonesia.
Namun demikian, hasil pengawasan triwulan pertama tahun ini menunjukkan sejumlah tantangan. BPKP menemukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta distribusi dapur layanan yang belum merata. Permasalahan ini, menurut Mujiyanto, dapat menghambat efektivitas program jika tidak segera dimitigasi secara menyeluruh.
Dalam konteks pengawasan, BPKP fokus pada tiga proses utama pelaksanaan program MBG, yaitu tahap pengadaan, produksi dan distribusi, serta konsumsi. Masing-masing tahapan tersebut membawa risiko tersendiri, mulai dari keterbatasan mitra kerja, ketidaksiapan profesionalitas pelaksana, hingga isu keamanan pangan dan pengelolaan sanitasi serta limbah. Oleh karena itu, BPKP mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk secara aktif dan terbuka mengidentifikasi serta mengatasi setiap potensi risiko melalui pendekatan kolaboratif.
Mujiyanto juga menekankan bahwa pendekatan pengawasan BPKP bersifat kemitraan, bukan sekadar pengendalian. Dengan membangun komunikasi yang terbuka bersama SPPG, BPKP berharap dapat mendampingi dan memperkuat kapasitas pelaksanaan program MBG agar lebih efektif dan akuntabel.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Kukuh Sumardono Basuki, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif BPKP dalam membangun komunikasi dan koordinasi yang erat dengan para pelaksana program di lapangan. Ia meyakini bahwa forum seperti ini dapat memperkuat pelaksanaan MBG di tingkat provinsi karena mampu mengangkat berbagai permasalahan yang dihadapi SPPG dari seluruh kabupaten dan kota.
Lebih jauh, Kukuh mendorong para petugas SPPG untuk memiliki keberanian dalam menilai kapasitas diri, agar dapat dengan cepat menentukan kapan harus menangani masalah sendiri dan kapan harus meminta bantuan dari pihak lain. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program sebesar MBG tidak bisa dijalankan secara individual, dan dibutuhkan kemitraan aktif untuk meraih keberhasilan. Dirinya juga membuka akses selebar-lebarnya kepada para petugas SPPG untuk berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, khususnya dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
Kegiatan Coffee Talk and Sharing Session tersebut dibagi menjadi empat grup diskusi yang masing-masing membahas tema penting, mulai dari optimalisasi gizi, transparansi dan akuntabilitas, strategi tata kelola dan manajemen risiko, hingga kolaborasi lintas sektor. Forum ini menghasilkan banyak masukan dan strategi yang diharapkan mampu memperkuat keberlangsungan dan efektivitas program MBG di Kalimantan Barat.
Melalui forum ini, BPKP menegaskan komitmennya untuk terus terlibat aktif dalam memberikan pendampingan, pengawasan, dan rekomendasi perbaikan kepada seluruh pihak terkait. Kolaborasi dan sinergi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam menciptakan program MBG yang efisien, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat.(*/Red)
