KUBU RAYA, KP – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Christianus Lumano, menegaskan pentingnya sinergi antara Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri acara pelantikan pengurus daerah dan cabang IKPI se-Kalimantan, yang berlangsung pada Kamis (27/2) di Kalimantan.
Dalam sambutannya, Christianus menekankan bahwa peran konsultan pajak sangat krusial dalam membangun sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Ia berharap kepengurusan baru IKPI Kalimantan Barat dapat aktif mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pajak di masyarakat.
“Kita harus membangun sistem perpajakan yang lebih efektif dan inklusif, sehingga dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang berdaya saing tinggi. Dengan demikian, perekonomian nasional dapat tumbuh secara lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Christianus menyoroti pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa konsultasi pajak yang profesional dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka dengan lebih baik.
“Peran konsultan pajak sangat penting dalam mengedukasi masyarakat. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, kita bisa terus meningkatkan kepatuhan pajak di Kalimantan Barat,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Christianus juga mengungkapkan pencapaian signifikan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024. Realisasi PAD mencapai Rp3,36 triliun atau 104,74 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Kontribusi ini sangat besar, yaitu mencapai 52,47 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” jelasnya.
Menurutnya, pencapaian ini menjadi indikator positif bagi kemandirian fiskal daerah, di mana PAD kini lebih besar dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dengan langkah-langkah strategis yang terus diterapkan, sistem perpajakan di Kalimantan Barat diharapkan semakin transparan dan efektif, sehingga mampu menopang pembangunan daerah secara berkelanjutan.(Rif)
