Post Top Ad

Kombis

Olahraga

Post Top Ad

DjpbKalbarPontianak

APBN 2024 Sukses Jaga Stabilitas Ekonomi Dengan Fiskal Tetap Sehat

PONTIANAK, KP - Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Barat melaksanakan Konferensi Pers APBN KiTa Regional Kalimantan Barat Edisi Bulan Januari Tahun
2025 yang juga sebagai overview pelaksanaan APBN Tahun 2024. Dalam kegiatan tersebut
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Barat, Tetik Fajar Ruwandari memaparkan kinerja dan fokus APBN 2024 yang dirancang untuk menghadapi dinamika ekonomi global dan mendukung kemajuan ekonomi domestik. 

Ditengah gejolak global, APBN 2024 dioptimalkan sebagai shock absorber, untuk melindungi masyarakat, menjaga momentum pertumbuhan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal.

APBN regional Kalimantan Barat s.d 31 Desember 2024 mampu terjaga dengan baik di
tengah ketidakpastian global yang sedang terjadi. 

Capaian inflasi di Kalimantan Barat secara year on year pada Semester I 2024 tertinggi berada di bulan Mei dengan capaian sebesar 2,84%,
sedangkan inflasi terendah terdapat pada Semester II 2024 sebesar 1,47% pada bulan Agustus.

Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, produksi, dan investasi semakin baik di Kalimantan Barat pada tahun 2024. Penerimaan negara dan hibah sempat mengalami kontraksi sebesar 5,39% pada Semester I namun pada Semester II penerimaan negara dan hibah kembali
tumbuh positif sebesar 4,21%. Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) pada Januari 2024 memperoleh capaian sebesar 142,46 poin dan mengalami peningkatan yang signifikan pada Desember 2024 dengan capaian sebesar 172,79 poin. Sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sempat mengalami capaian yang rendah pada bulan Juni 2024 dengan capaian sebesar 99,56 poin, namun kembali meningkat pada bulan Oktober 2024 dengan capaian sebesar 101,26 poin.

Secara ringkas output pada target pembangunan tahun 2024 di Kalimantan Barat tercermin pada capaian-capaian yang telah diperoleh diantaranya:
1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,86%.
2. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) dengan capaian sebesar 71,19.
3. Tingkat kemiskinan yaitu sebesar 6,25%.
4. Tingkat inflasi tercapai sebesar 1,71%.
5. Gini ratio tercapai sebesar 0,314; capaian nilai tukar petani (NTP) jauh melebihi target
pembangunan 2024 yakni 172,79; capaian nilai tukar nelayan (NTN) sebesar 100,82 poin,
dan pertumbuhan ekonomi yang tercapai sebesar 4,87%.

Fokus kebijakan fiskal pada tahun 2025 berfokus pada “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan strategi kebijakan fiskal jangka menengah-panjang untuk mendukung transformasi ekonomi sosial dan strategi jangka pendek dengan mewujudkan
pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pengentasan kemiskinan dan pemerataan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Realisasi pendapatan APBN Regional Kalimantan Barat mencapai Rp13.193,29 miliar atau 104,89% dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu realisasi Belanja APBN Regional
Kalimantan Barat adalah sebesar Rp32.565,43 miliar (97,24% dari pagu) dengan Belanja
Pemerintah Pusat sebesar Rp11.936,61 miliar atau (95,38% dari pagu) dan Transfer ke Daerah
sebesar Rp20.628,82 miliar (98,35% dari pagu). 

Pada sisi pendapatan, penerimaan pajak telah terealisasi sebesar 101,01% dan tumbuh 
positif sebesar 5,32% secara secara year on year. Penerimaan pajak masih didominasi oleh PPN 
dan PPh dengan restitusi pajak terdiri dari PPh sebesar Rp6,21 miliar, PPN sebesar Rp938,9 
miliar, dan Pajak Lainnya sebesar Rp5,27 miliar. Sementara itu penerimaan bea dan cukai 
terealisasi sebesar Rp456,90 miliar atau sebesar 103,46% dari target yang telah ditetapkan. 

Hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan tarif CPO yang menunjukkan tren fluktuatif. Namun, pada semester II tahun 2024, tarif CPO mencatat peningkatan yang signifikan, dengan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2024 yang berada pada kolom tarif 9 sebagai capaian tertinggi. Peningkatan ini tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan Bea Cukai di Kalimantan Barat. 

Pada pos PNBP, tiga Kementerian/Lembaga yang memiliki kontribusi realisasi PNBP terbesar adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta Kementerian Pertahanan. Sedangkan jika dilihat dari sisi akun, kontribusi PNBP terbesar secara berturut turut adalah Jasa Pelayanan Pendidikan; Jasa Pelayanan Rumah Sakit; dan Pendapatan Paspor. Pada sisi Belanja, Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan growth masing-masing sebesar 11,17%  dan 33,79% setelah mengelami perkembangan stagnan selama tahun 2021-2023. 

Peran APBN di bidang pendidikan di Kalimantan Barat semakin nyata dirasakan manfaatnya dengan disalurkannya Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 976 siswa, Kartu 
Indonesia Pintar (KIP) kepada 1.178 mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada  2.259.992 siswa, Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) kepada 186.214 siswa, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan kepada 27.632 siswa, dan Bantuan 
Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) kepada 7 lembaga. 

Hingga akhir tahun 2024, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp4,31 triliun, 
yang disalurkan kepada 60.950 debitur. Kabupaten Ketapang mencatat penyaluran terbesar  dengan total Rp558,10 miliar. Sektor yang mendominasi penggunaan KUR adalah sektor  pertanian, perburuan, dan kehutanan. Penyaluran KUR tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan  positif sebesar 0,97% secara year-on-year. Sementara itu, pembiayaan UMi di Kalimantan Barat  sepanjang 2024 terealisasi sebesar Rp118,64 miliar dan disalurkan kepada 26.063 debitur. 

Sebagian besar penerima pembiayaan UMi memanfaatkan skema kelompok untuk mengakses pendanaan. Realisasi tertinggi terjadi di Kota Pontianak, mencapai Rp16,74 miliar, sedangkan  realisasi terendah tercatat di Kabupaten Kayong Utara dengan penyaluran Rp96,29 juta. 

Penyaluran UMi didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, yang mencerminkan  peran penting sektor ini dalam mendorong ekonomi masyarakat.(*/Red) 

Baca Juga

Post Top Ad