PONTIANAK - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak gelar Media Gathering BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 di Pontianak, Jumat 8 Desember 2023.
Media Gathering dengan tema “Suistanable Bersama BPJS Ketenagakerjaan” ini dalam rangka meningkatkan silaturahmi antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak dengan para pekerja media yang ada di Kota Pontianak.
Tampil sebagai nara sumber dalam Media Gathering antara lain Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar, Pitter Bonis. Andreas Acui Simanjaya dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Suherman dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), serta dr Andika Dwi Putra Jaya Direktur Rumah Sakit Medika Djaya.
Kepala BPJSKetenagakerjaan Pontianak Ryan Gustaviana mengatakan media gathering ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara bpjsketenagakerjaan dengan awak media yang ada di Pontianak.
"Berharap dengan media gathering ini kami sebagai pelayan masyarakat memiliki kerjasama yang baik dengan insan media," tutur Ryan.
Pitter Bonis pada kesempatan tersebut mengungkapkan, bahwa mulai dari tahun 2022 sampai dengan saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung penuh pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagai komitmen bentuk dukungan tersebut diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 dan dilanjutkan dengan Program Perlindungan bagi Pekerja Sosial Keagamaan yang di tahun 2023 dianggarkan 28.943 Pekerja selama 6 bulan dan di tahun 2024 sudah dianggarkan sebanyak 20.000 Pekerja yang rencananya akan digunakan untuk perlindungan Pekerja Rentan selama 6 bulan.
“Dukungan tersebut sangat membantu peningkatan Universal Worker Covarage atau UWC di wilayah Kalimantan Barat di Desember 2022 UWC mencapai 33,12 % atau sekitar 586.403 Pekerja terlindungi dari 1.770.630 Potensi Pekerja dan di bulan September 2023 setelah diwujudkan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 42,81% atau sebanyak 757.947 Pekerja terlindungi dari 1.770.630 Potensi Pekerja. Target Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2024 adalah 40% dan 50%, namun hal ini bukan menjadi acuan karena target sebenarnya adalah terlindungi seluruh pekerja yang ada di Kalimantan Barat sesuai dengan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 adalah 99,5%,” ungkapnya.(lyn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar