PONTIANAK - Anggota DPD RI, Maria Goreti mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Kalbar, membuat regulasi khusus mengenai kratom sambil menunggu regulasi tentang legalitas kratom di pusat turun.
Maria mengatakan, persoalan yang dihadapi para petani kratom telah lama disampaikan ke rapat Paripurna DPR RI. Walau pun hingga saat ini belum ada kejelasan.
Senator asal Kalbar ini, mendorong agar ada kejelasan terhadap nasib petani yang mengembangkan kratom. Apalagi, kratom hanya ada di Kalbar, khususnya di Kapuas Hulu.
“Saya pernah minta aturan terkait tanaman kratom di paripurna. Bahkan saya juga minta dibuatkan payung hukum oleh Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Safari waktu itu,” kata Maria.
Permintaan Maria waktu itu mendapat respon baik dari Menkes. Penekanan Menkes kala itu, dilakukan kajian kembali terhadap kandungan kratom.
“Saat ini saya akan membawa lagi persoalan kratom ini ke paripurna. Kita akan melakukan rapat bersama Kementrian terkait, “kata dia.
Sambil menunggu legalitas dari pusat. Maria mendorong agar Pemda juga membuat sebuah aturan terkait kratom. Seperti yang dilakukan di Kalimantan Tengah misalnya. Di sana, kata Maria aturan tentang tanaman bajakah diatur sedemikian rupa.
“Mulai dari cara mengambilnya dan lain sebagainya. Saya harapkan Pemerintah daerah juga membuat aturan,” pungkasnya.(*)
Senator asal Kalbar ini, mendorong agar ada kejelasan terhadap nasib petani yang mengembangkan kratom. Apalagi, kratom hanya ada di Kalbar, khususnya di Kapuas Hulu.
“Saya pernah minta aturan terkait tanaman kratom di paripurna. Bahkan saya juga minta dibuatkan payung hukum oleh Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Safari waktu itu,” kata Maria.
Permintaan Maria waktu itu mendapat respon baik dari Menkes. Penekanan Menkes kala itu, dilakukan kajian kembali terhadap kandungan kratom.
“Saat ini saya akan membawa lagi persoalan kratom ini ke paripurna. Kita akan melakukan rapat bersama Kementrian terkait, “kata dia.
Sambil menunggu legalitas dari pusat. Maria mendorong agar Pemda juga membuat sebuah aturan terkait kratom. Seperti yang dilakukan di Kalimantan Tengah misalnya. Di sana, kata Maria aturan tentang tanaman bajakah diatur sedemikian rupa.
“Mulai dari cara mengambilnya dan lain sebagainya. Saya harapkan Pemerintah daerah juga membuat aturan,” pungkasnya.(*)
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar