Kemnaker Tegaskan Belum Ada Penetapan Pengelola Dana Cadangan Pesangon

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri

JAKARTA, KP – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyatakan Danantara akan menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker juga tidak pernah menyebut akan mengambil peran sebagai lembaga pengelola.

“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (14/11/2026).

Dia menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon yang diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Artinya, sejumlah aspek teknis terkait penerapan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.

Penyusunan aturan pelaksana akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan. Proses ini diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan dapat mengakomodasi berbagai perspektif, baik dari kalangan pengusaha, pekerja/buruh, maupun pihak terkait lainnya.

“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.

Dalam peraturan pelaksanaan tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengatur sejumlah hal mendasar. Di antaranya mekanisme pengelolaan dana, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.

"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah," terangnya.

Kemnaker pun mengimbau pengusaha dan pekerja/buruh agar tidak mudah mempercayai ataupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon melalui informasi dan penjelasan resmi pemerintah.

Putri memastikan setiap perkembangan akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, hingga penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.(*/Red)

Kapuas Post

Kapuas Post merupakan media lokal Kalimantan Barat yang mencoba eksis kembali menjadi media online

Lebih baru Lebih lama

ads

ads

نموذج الاتصال