![]() |
| Bidik Penyerapan di Sektor Formal |
BEKASI, KP – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas akses pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas (TKPD). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapan keterampilan sekaligus memperbesar peluang mereka memasuki pasar kerja formal.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan perluasan akses tersebut menjadi penting mengingat mayoritas pekerja penyandang disabilitas di Indonesia masih bekerja di sektor informal. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas melalui Job Portal, Bursa Kerja Khusus (BKK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan data Sakernas Agustus 2025 dalam publikasi Potret Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia, dari 1.173.066 pekerja disabilitas, baru 33,58 persen atau 393.916 orang yang terserap di sektor formal. Sementara itu, sebanyak 66,48 persen atau 779.150 orang lainnya bekerja di sektor informal.
"Sebagian besar pekerja penyandang disabilitas masih berada di luar hubungan kerja yang berkepastian. Masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan akses pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kesempatan kerja inklusif," ujar Cris Kuntadi.
Ia menilai belum optimalnya pemenuhan kuota tenaga kerja disabilitas bukan disebabkan keterbatasan kemampuan mereka. Tantangan justru terletak pada belum sesuainya keterampilan dengan kebutuhan industri, kesiapan sertifikasi kompetensi, minimnya akomodasi yang layak, serta stigma di lingkungan kerja.
Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan kuota minimal 1 persen pekerja penyandang disabilitas di perusahaan swasta dan 2 persen di instansi pemerintah, BUMN, serta BUMD.
Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, Kemnaker mendorong perluasan LPK inklusi dan memberikan afirmasi kuota peserta disabilitas dalam program pelatihan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) maupun Balai Latihan Kerja (BLK). Pengembangan BKK di Sekolah Luar Biasa (SLB), SMK, dan LPK juga dilakukan untuk memperkuat akses informasi serta penempatan kerja.
"Kemnaker juga memperkuat kemitraan dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI), Parakerja, organisasi penyandang disabilitas, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI)," katanya.
Cris turut meminta SLB, LPK inklusi, dan organisasi penyandang disabilitas menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan dunia industri. Penguatan keterampilan digital dan kemampuan nonteknis atau soft skill perlu menjadi perhatian, termasuk penyediaan pendampingan kerja (job coaching) sejak tahap persiapan hingga setelah penempatan.
Menurutnya, kesempatan kerja yang setara harus dibangun dengan melihat penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan.
"TKPD bukan objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki kompetensi, ketelitian, loyalitas, dan daya saing tinggi. Inklusi bukanlah beban biaya, melainkan investasi sumber daya manusia," tegasnya.
Melalui forum one stop link and match di Bekasi tersebut, para peserta menyepakati sejumlah tindak lanjut terukur. Di antaranya pemetaan kompetensi pencari kerja serta penyusunan rencana pelatihan, sertifikasi, dan pemagangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan tenaga kerja penyandang disabilitas memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, sehingga peluang mereka untuk bersaing dan terserap di pasar kerja formal semakin terbuka.(*/Red)
