Kemnaker Dorong Keterbukaan Informasi, Program Kerja Harus Mudah Diakses Masyarakat

Program Kerja Kemnaker Harus Mudah Diakses Masyarakat

JAKARTA, KP – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan keterbukaan informasi publik tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, masyarakat harus bisa mengakses, memahami, hingga merasakan langsung manfaat berbagai program ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11).

Menurut Cris, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Terlebih di era modern, hak publik untuk mengetahui berbagai program, layanan, serta pelindungan tenaga kerja harus didukung informasi yang benar, mudah dijangkau, dan memberikan manfaat.

“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan daftar informasi publik. Bagian terpenting adalah akses informasi yang luas untuk masyarakat ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari kebijakan ketenagakerjaan,” ucap Cris.

Sebagai gambaran, Cris memaparkan capaian sejumlah program ketenagakerjaan yang telah berjalan. Data Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) per 30 Oktober 2026 mencatat sebanyak 265.008 pendaftar. Dari jumlah tersebut, 157.458 peserta telah menyelesaikan pelatihan, termasuk 1.257 penyandang disabilitas.

Sementara itu, tingkat penempatan kerja lulusan atau graduate placement rate tercatat mencapai 40,12 persen. Namun, angka tersebut belum mencakup seluruh lulusan baru.

Pada Program Pemagangan Nasional melalui MagangHub, data per 26 Oktober 2026 menunjukkan sebanyak 87.122 peserta telah ditetapkan. Sebanyak 81.530 di antaranya tercatat sebagai peserta aktif. Program ini juga melibatkan 7.701 penyelenggara dan 31.367 mentor.

Cris menegaskan, penguatan keterbukaan informasi tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga diperluas hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemnaker di berbagai daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan, bimbingan teknis, kunjungan langsung, serta monitoring dan evaluasi internal untuk memastikan standar pelayanan informasi publik berjalan merata.

Selain itu, Kemnaker terus menindaklanjuti permohonan informasi dan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas instansi.

“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas,” pungkasnya.(*/Red)

Kapuas Post

Kapuas Post merupakan media lokal Kalimantan Barat yang mencoba eksis kembali menjadi media online

Lebih baru Lebih lama

ads

ads

نموذج الاتصال