 |
| DJP Kalbar Perkuat Kemitraan |
PONTIANAK, KP – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Barat bersama KPP Pratama Pontianak Barat, KPP Pratama Kubu Raya, dan KPP Pratama Pontianak Timur memperkuat komunikasi dan kemitraan dengan wajib pajak serta pemangku kepentingan melalui Forum Silaturahmi Perpajakan.
Kegiatan yang digelar di Aula Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kamis (17/9/2026), sekaligus menjadi ruang untuk menyampaikan informasi perpajakan, menjaring aspirasi, dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP.
Mengusung tema “Melangkah Bersama Bersatu Membangun Negeri, Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh”, forum tersebut diikuti 73 peserta yang terdiri dari wajib pajak badan dan orang pribadi, asosiasi perpajakan, akademisi, media massa atau wartawan, serta jajaran pegawai DJP Kalimantan Barat.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Barat, Mu’alif, mengatakan forum tersebut merupakan bagian dari program kerja DJP untuk membangun sinergi positif dan komunikasi yang transparan antara DJP, wajib pajak, media, dan pemangku kepentingan lainnya.
Selain memperkuat komunikasi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mendukung pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan sekaligus menjaring aspirasi masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.
Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat, Dudi Efendi Karnawidjaya, dalam sambutannya menekankan pentingnya ruang dialog yang inklusif antara otoritas pajak dengan masyarakat dan dunia usaha. Menurutnya, penerimaan pajak yang sehat perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi serta perkembangan dunia usaha.
“Pajak merupakan tanggung jawab dan kepentingan kita bersama. Penerimaan pajak yang sehat harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha. Karena itu, kita membutuhkan kepatuhan yang tumbuh dari pemahaman, pelayanan, kepastian, dan kepercayaan,” ujar Dudi.
Dalam kesempatan tersebut, Dudi juga mengingatkan masyarakat dan wajib pajak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP, khususnya di tengah semakin luasnya pemanfaatan layanan digital.
Dudi menegaskan, DJP tidak melakukan penerimaan pembayaran pajak secara langsung maupun meminta data pribadi melalui saluran yang tidak resmi. “DJP tidak pernah menerima pembayaran pajak secara langsung atau meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi. Saluran pembayaran langsung disetorkan melalui bank persepsi dengan kode billing resmi dari Coretax DJP,” tegasnya.
Forum tersebut juga menjadi ruang bagi DJP Kalbar untuk menyampaikan informasi mengenai realisasi penerimaan pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Dudi menekankan pentingnya kolaborasi dan kepercayaan publik dalam mengoptimalkan kapasitas fiskal daerah.
Ia menjelaskan, sejumlah sektor yang menjadi penopang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat, seperti perdagangan, industri manufaktur, dan pertanian, juga sejalan dengan sektor-sektor yang menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar di daerah.
Dari sisi wajib pajak, Direktur Pemasaran dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Kalbar, Yuse Chaidi Amzar, menyampaikan komitmen Bank Kalbar sebagai entitas keuangan daerah untuk senantiasa memenuhi kewajiban perpajakan. Bank Kalbar juga mendukung integrasi sistem pembayaran pajak secara elektronik guna mengoptimalkan penerimaan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.
Wajib Pajak Susanto Lim turut mengapresiasi perkembangan layanan digital DJP, termasuk Coretax yang memungkinkan pelaporan pajak dilakukan secara daring dari rumah. Ia juga mengapresiasi sikap petugas pajak yang dinilainya semakin santun, humanis, dan edukatif. Di sisi lain, ia mengusulkan sosialisasi yang lebih masif terkait regulasi terbaru serta transparansi penggunaan dana pajak.
Sementara itu, Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pontianak, Henny Nurlaeli, menegaskan komitmen konsultan pajak sebagai mitra strategis DJP untuk mendampingi wajib pajak. IKPI menyambut baik keterbukaan serta pelayanan yang diberikan Kanwil DJP Kalbar dan KPP Pratama di wilayah tersebut, sekaligus berharap kegiatan pelatihan dan sosialisasi bersama dapat terus dilakukan secara rutin.
Masukan juga datang dari kalangan akademisi. Wakil Rektor Universitas Panca Bhakti, Reni Dwi Widyastuti, mengusulkan agar DJP menyediakan akses platform Coretax versi edukasi atau simulasi praktikum di perguruan tinggi. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat membantu memperkuat pemahaman mahasiswa sekaligus calon wajib pajak mengenai sistem perpajakan digital.
Dari kalangan media, Daeng Hermansyah menilai penyuluhan dan publikasi perpajakan perlu terus diperluas karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami sistem perpajakan, khususnya penggunaan Coretax. Ia juga meminta DJP memperluas publikasi mengenai regulasi dan kebijakan terbaru melalui media massa lokal agar informasi perpajakan dapat menjangkau masyarakat awam hingga wilayah pelosok.
Penyuluh Pajak Ahli Madya, Hartono, yang bertindak sebagai moderator, turut mendampingi Dudi dalam penyampaian materi dan diskusi bersama peserta. Berbagai pertanyaan, apresiasi, dan masukan yang disampaikan menjadi bagian dari dialog dua arah dalam forum tersebut.
Menanggapi berbagai masukan, Kanwil DJP Kalimantan Barat menyatakan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi, memberikan pendampingan dan edukasi secara inklusif, serta mengerahkan tenaga penyuluh ke berbagai wilayah.
Melalui forum tersebut, Kanwil DJP Kalimantan Barat berharap hubungan kemitraan dan komunikasi dua arah dengan para pemangku kepentingan semakin erat dan berkelanjutan. Edukasi yang semakin luas diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan sukarela sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat.(*/Red)