 |
| Rilis APBN edisi April 2026 digelar, Belanja negara tembus 6,9 Triliun Rupiah |
PONTIANAK,KP – Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi geopolitik, dinamika perdagangan internasional, dan fluktuasi harga komoditas, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Kalimantan Barat tetap menunjukkan daya tahan yang kuat dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi April 2026 yang digelar pada 11 Mei 2026. Hingga 31 Maret 2026, realisasi Pendapatan Negara di Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp2,99 triliun atau 17,82 persen dari target, sementara Belanja Negara mencapai Rp6,94 triliun atau 25,88 persen dari pagu anggaran.
Kondisi tersebut membuat defisit APBN Regional Kalbar berada di angka Rp3,94 triliun. Meski demikian, secara tahunan defisit tersebut tercatat menyempit sebesar 6,27 persen, menandakan pengelolaan fiskal daerah masih berada pada jalur yang terkendali.
Di tengah tekanan ekonomi global, perekonomian nasional pada Triwulan I Tahun 2026 masih mampu tumbuh sebesar 5,61 persen secara year on year. Pertumbuhan itu turut ditopang oleh konsumsi domestik, investasi, dan belanja pemerintah yang tetap terjaga.
Kinerja penerimaan perpajakan di Kalbar menjadi salah satu penopang utama APBN daerah. Hingga Maret 2026, penerimaan pajak tumbuh 18,13 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang meningkat 49,73 persen.
Penguatan sektor primer itu sejalan dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 1,08 persen menjadi 172,56 poin yang mencerminkan membaiknya kesejahteraan petani serta produktivitas sektor pertanian.
Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi mencapai 27,65 persen, menunjukkan aktivitas konsumsi masyarakat dan distribusi barang masih bergerak positif.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 26,13 persen akibat belum adanya ekspor crude palm oil (CPO) pada periode pembanding. Meski demikian, penerimaan Bea Masuk tumbuh 43,46 persen dan cukai meningkat 21,64 persen yang menunjukkan aktivitas impor dan konsumsi barang kena cukai tetap berjalan.
Pada sisi belanja, APBN terus memainkan peran penting dalam menjaga denyut ekonomi daerah melalui percepatan realisasi belanja pemerintah pusat. Belanja Pemerintah Pusat tercatat tumbuh 31,68 persen secara tahunan.
Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp1,35 triliun, belanja barang Rp462,9 miliar, dan belanja modal Rp246,98 miliar. Kementerian Pertahanan menjadi kementerian dengan realisasi belanja pegawai terbesar, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum mendominasi belanja barang dan modal, terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, dan sumber daya air.
Secara fungsi, realisasi terbesar berasal dari fungsi pelayanan umum yang mencapai Rp4,98 triliun. Namun, pertumbuhan tertinggi terjadi pada fungsi ekonomi yang melonjak 168,8 persen didorong meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri.
Penguatan konsumsi masyarakat juga ditopang realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Untuk pemerintah pusat di Kalbar, THR telah disalurkan sebesar Rp275,97 miliar kepada 78.271 penerima. Sedangkan THR ASN pemerintah daerah mencapai Rp433,93 miliar kepada 101.943 penerima.
Tambahan likuiditas tersebut dinilai memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga perputaran ekonomi daerah selama Triwulan I 2026.
Transfer ke daerah juga terus disalurkan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalbar menerima penyaluran sebesar Rp804,03 miliar yang didominasi Dana Alokasi Umum (DAU), BOSP, DAK Non Fisik, dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Di tingkat kabupaten/kota, realisasi transfer terbesar tercatat di Kabupaten Ketapang sebesar Rp433,29 miliar, disusul Sambas Rp424,91 miliar dan Sintang Rp411,06 miliar.
Sementara itu, kondisi APBD konsolidasian Kalbar hingga Maret 2026 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp4,32 triliun dengan realisasi belanja Rp3,11 triliun sehingga menghasilkan SILPA sebesar Rp1,18 triliun.
APBN juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional di Kalbar. Program Makan Bergizi Gratis hingga April 2026 telah menjangkau lebih dari 1 juta penerima manfaat dengan dukungan 18.338 petugas SPPG.
Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir Maret 2026 telah mencapai Rp1,19 triliun kepada 15.791 debitur, sedangkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp205,58 miliar kepada 1.570 debitur.
Melalui berbagai instrumen fiskal tersebut, APBN Regional Kalimantan Barat dinilai tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah tantangan global yang masih dinamis.(*/Red)
