![]() |
| eringatan Hari Otonomi Daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, berlangsung khidmat dan mencerminkan soliditas antarinstansi |
BINTANG, KP – Peringatan Hari Otonomi Daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, berlangsung khidmat dan mencerminkan soliditas antarinstansi. Sinergi antara prajurit Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat), aparat keamanan TNI-Polri, serta pemerintah daerah menjadi gambaran nyata kolaborasi dalam mendukung pembangunan di wilayah perbatasan.
Sebanyak 220 personel gabungan terlibat dalam pelaksanaan upacara yang digelar di Oksibil. Pasukan terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, serta unsur TNI-Polri dari Satgas Pamtas Yonif 751/VJS, Satgas Yon Parako 466 Pasgat, Koramil 1715-01/Oksibil, dan Polres Pegunungan Bintang.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Asisten II Kabupaten Pegunungan Bintang Nicolaus Uropmabin, Kepala Badan Kesbangpol Kalep Alimdam, Wadansatgas Swasembada Kolonel Inf Nurwalianto, Dansatgas Yonif 751/VJS Letkol Inf Erwan Harliantoro, serta Danpos Satgas Yon Parako 466 Pasgat Kapten Pas Achmad Rifai bersama jajaran perwira Polres Pegunungan Bintang.
Pelaksanaan upacara berjalan lancar dan tertib berkat koordinasi yang solid dari aparat keamanan di lapangan. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pengibaran bendera, mengheningkan cipta, hingga pembacaan sejarah otonomi daerah, berlangsung aman dan kondusif.
Momentum ini tidak hanya menjadi peringatan seremonial, tetapi juga wujud nyata komitmen bersama dalam mengimplementasikan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Tanah Papua yang memiliki tantangan geografis dan sosial tersendiri.
Melalui kolaborasi yang terus terjaga, seluruh elemen di Pegunungan Bintang optimistis dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat daerah sebagai pilar utama kemajuan nasional.(*/Red)


