 |
| Apel Penangan Karhutla 2026 |
PONTIANAK, KP – Komitmen pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali ditegaskan melalui Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional Tahun 2026 yang digelar di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini melibatkan unsur TNI, Polri, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah sebagai bentuk sinergi lintas sektor menghadapi ancaman karhutla yang kerap terjadi setiap tahun.
Apel yang berlangsung sejak pagi itu dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Sekitar 1.000 peserta turut ambil bagian, termasuk pasukan gabungan dari berbagai instansi. Bertindak sebagai Komandan Apel, Kombes Pol Jamhuri Nurdin, S.T., M.A.P., yang mengoordinasikan jalannya kegiatan dengan tertib dan lancar.
Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar juga turut mengikuti apel sebagai wujud dukungan pemerintah daerah dalam upaya penanganan karhutla.
Dalam amanatnya, Djamari Chaniago menegaskan bahwa persoalan karhutla tidak bisa dianggap sepele karena dampaknya meluas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga gangguan kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Bahkan, kabut asap yang ditimbulkan juga berpotensi memicu persoalan lintas negara.
Ia menekankan bahwa langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan perlu terus diperkuat melalui deteksi dini, patroli terpadu, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat. Upaya tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan hanya berfokus pada penanganan saat kebakaran sudah terjadi.
Selain pencegahan, kesiapan di lapangan juga menjadi perhatian serius. Djamari mengingatkan seluruh pihak untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan juga harus dilakukan secara tegas dan konsisten guna memberikan efek jera.
Dalam kesempatan itu, ia turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah karhutla dengan tidak membuka lahan melalui cara pembakaran. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan titik api agar dapat ditangani secara cepat sebelum meluas.
Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah juga menyerahkan bantuan peralatan penanganan karhutla senilai Rp2,9 miliar kepada Satgas Darat di wilayah Kalimantan Barat. Bantuan tersebut disalurkan kepada pemerintah daerah, Kodam XII/Tanjungpura, serta Polda Kalbar guna memperkuat kesiapsiagaan di lapangan.
Usai pelaksanaan apel, Menkopolkam bersama rombongan meninjau langsung peralatan pendukung penanganan karhutla yang telah disiapkan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan konferensi pers untuk menyampaikan komitmen pemerintah kepada publik.
Apel kesiapsiagaan ini juga melibatkan tiga batalyon pasukan gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, serta instansi terkait seperti Manggala Agni, BPBD, dan Basarnas. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Melalui kesiapan yang matang dan kerja sama yang solid dari seluruh pihak, pemerintah berharap potensi karhutla di tahun 2026 dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, kelestarian lingkungan tetap terjaga dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. (*/Red)
