 |
| Ketua Tim Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Kalimantan Barat, Heny Sucihati, bersama Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kalimantan Barat, M Rhida Rachmatullah |
PONTIANAK, KP - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kalbar yang digelar di Ruang Vicon BPS Kalbar, Kamis (22/1/2026).
FGD ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan standar pelayanan statistik agar semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna data, baik dari kalangan pemerintah daerah maupun masyarakat umum. Ketua Tim Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Kalimantan Barat, Heny Sucihati, menegaskan bahwa BPS berkomitmen memberikan layanan terbaik melalui berbagai kanal pelayanan yang tersedia.
“Intinya kami berkomitmen kuat untuk terus meningkatkan layanan kami, baik layanan offline maupun online,” ujar Heny.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari para pengguna data, sejauh ini tidak ditemukan keluhan berarti terhadap pelayanan PST BPS Kalbar. Meski demikian, capaian tersebut tidak membuat institusinya berpuas diri.
“Walaupun predikat indeks kepuasan layanan kami sudah tinggi, itu tidak membuat kami terlena. Kami tetap terus melakukan peningkatan layanan,” tegasnya.
Heny menambahkan, BPS Kalbar secara konsisten mendukung kebutuhan data instansi pemerintah daerah, khususnya dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Data BPS kerap menjadi rujukan utama dalam forum strategis seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Kami selalu mendukung kebutuhan data, baik data dasar dari BPS maupun data sektoral. Metadata juga kami siapkan agar data yang digunakan tepat dan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Heny juga memaparkan kesiapan BPS Kalbar menghadapi agenda besar nasional, yakni Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan dengan metode pendataan door-to-door. Menurutnya, metode ini menjadi penting seiring berkembangnya usaha berbasis digital yang tidak selalu terlihat secara fisik.
“Tahun 2026 akan ada kegiatan besar, yakni Sensus Ekonomi. Pendataannya dilakukan door-to-door karena sekarang banyak usaha yang berbasis online dan tidak terlihat secara kasat mata,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tidak sedikit usaha rumahan berbasis digital yang memiliki omzet besar namun belum terdata secara optimal dalam sistem statistik nasional. “Bisa saja rumah terlihat biasa, tapi di dalamnya ada usaha online dengan omzet besar. Itu yang ingin kami jaring,” tambah Heny.
Terkait kebutuhan sumber daya manusia dalam pelaksanaan sensus, Heny menyampaikan bahwa BPS akan melakukan rekrutmen petugas sensus melalui sistem SIMITRA yang diperbarui setiap tahun.
“Untuk Kalimantan Barat, kebutuhan petugas sensus sekitar 1.200 orang. Sementara untuk petugas inti sekitar 46 orang. Informasi rekrutmen akan kami umumkan melalui media sosial resmi BPS,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kalimantan Barat, M Rhida Rachmatullah, memberikan apresiasi atas pelaksanaan FGD Standar Pelayanan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Ombudsman Kalimantan Barat mendukung penuh kegiatan ini karena bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di BPS,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan sejumlah masukan, di antaranya perlunya penegasan terkait kompensasi layanan serta peningkatan publikasi mengenai mekanisme pengaduan pelayanan publik agar lebih mudah diakses masyarakat.
“Publikasi pengaduan perlu ditingkatkan agar pelayanan publik yang sudah baik dapat menjadi semakin berkualitas,” pungkasnya.(*/Red)
